Ahli jaminan sosial sekaligus Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengapresiasi program prioritas Kekasih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri AKA) terkait BPJS Kesehatan hingga Ketenagakerjaan gratis.
Menurut Timboel hal itu harus diikuti oleh calon kepala daerah lain di Pilkada 2024 ini. Pasalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia itu mengungkapkan Lagi banyak pemerintah daerah yang mengabaikan soal pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Provinsi Jakarta.
Hal itu juga terlihat Begitu debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024 beberapa waktu Lampau. Timboel menyindir hal itu Enggak pernah dibahas para kandidat.
Baca juga : Ahmad Ali-AKA akan Pastikan BPJS Gratis di Sulteng
“Soal jaminan Mortalitas dan kecelakaan kerja tenaga informal di Jakarta Lagi belum diperhatikan. Bahkan Enggak dibahas di debat sama cagub cawagub di Pilkada Jakarta 2024 beberapa waktu Lampau,” kata Timboel.
Atas dasar itu, Timboel memuji langkah Kekasih Ahmad Ali-Abdul Karim yang punya keseriusan memberikan iuran kesehatan gratis kelas pekerja informal di Sulteng lewat BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Timboel, pemprov Sulteng atau daerah tingkat I dan II Sepatutnya Dapat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Kaum yang hanya sebesar Rp16.800 per bulan. Timboel membeberkan Begitu ini banyak pekerja informal seperti nelayan, petani, marbot rumah ibadah, pemulung hingga petugas kebersihan yang belum terjamin BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga : PPP Tegaskan Dukungan ke Ahmad Ali Bukan ke Rusdi Mastura
Padahal menurut Timboel mereka paling beresiko. Ditambah Kembali, ketika mereka mengalami sakit atau kecelakaan fatal keluarga mereka Dapat Enggak makan dan Enggak Dapat membiayai pengobatan karena Enggak Eksis masukan gaji dan jaminan.
Timboel kemudian menekankan Apabila Pemprov Sulteng Pandai melindungi jaminan Mortalitas dan kecelakaan kerja lewat BPJS Ketenagakerjaan maka program soal menurunkan Bilangan kemiskinan ekstrem Dapat terwujud.
“Kalau pekerja informal itu sakit mereka Dapat dapat Doku per bulan kalau terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kalau mereka meninggal tau cacat total, keluarga atau Ahli waris dapat santunan dan kalau Dapat beasiswa buat anak-anak yang ditinggal Tamat kuliah. Kalau berhasil Bilangan kemiskinan ekstrem Dapat turun,” kata Timboel.
Baca juga : Dukung Ahmad Ali di Pilgub Sulteng, PKB Siapkan Denda Bagi Kader yang Abai Putusan Partai
“Apalagi di Sulteng itu dominan petani atau nelayan, itu resiko mereka besar mereka Dapat meninggal terhempas ombak atau kena hewan buas di sawah atau kebun. Jadi bagus kalau BPJS Ketenagakerjaan diperhatikan karena Jakarta saja saya lihat Enggak melakukan hal itu” tambah Timboel.
Timboel juga sepakat dengan usul AKA yang menegaskan bahwa APBD Provinsi terluas di Sulawesi itu Dapat menjalankan amanat Dapat membayar iuran Kesehatan gratis Kaum.
“Seluruh Calon Kepala Daerah harus jalankan amanat UU menjamin Kesehatan gratis itu. Janji soal APBD Sulteng Dapat membayar iuran dan membayar tunggakan BPJS itu bagus,” kata Timboel Begitu dihubungi.
Baca juga : Datang ke Palu, Jazilul Tegaskan PKB Usung Ahmad Ali-Abdul Aljufri di Pilgub Sulteng
Timboel berpesan agar menambah kuota Penerima Donasi Iuran (PBI) di Sulteng dan daerah lain yang Ingin mengikuti ditambah. Menurut data yang ia miliki, kelas menengah hingga daya beli masyarakat Nyaris di seluruh Indonesia Begitu ini Lalu menurun. Pasalnya Begitu ini banyak Kaum yang kehilangan pekerjaan atau kena pecat atau PHK sehingga Enggak Pandai Kembali membayar iuran BPJS.
“Mereka yang kena PHK kan jadi bayar Sendiri tapi Enggak Pandai. Ini yang harus dimasukkan jadi daftar PBI. Selain yang miskin, Jangan Kaum yang kelas menengah Tetapi tak Pandai bayar tak dilayani. Peserta PBI daerah ditambah dan dibayarkan pemerintah daerah,” kata Timboel.
Sebelumnya, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali -Abdul Karim Aljufri menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng sangat mungkin mendukung program BPJS gratis yang masuk dalam program prioritas ia Serempak Calon Gubernur Ahmad Ali Begitu terpilih nanti.
Ahmad Ali-AKA juga berkomitmen menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja lepas, terutama tukang bangunan dan buruh di seluruh Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang selama ini bekerja Sendiri tanpa jaminan.
AKA kembali mengingatkan BPJS Kesehatan dibentuk dengan semangat perwujudan keadilan sosial. Hal tersebut sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai regulasi turunan dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yakni tentang kewajiban negara memenuhi hak WNI Kepada mengakses layanan kesehatan tanpa kecuali.
“APBD Sulteng yang mencapai Rp5 triliun lebih sangat mungkin Dapat membayar iuran Kaum Sulteng Kepada BPJS Kesehatan gratis dan membayar denda yang selama ini tertunggak,” kata calon wakil gubernur Abdul Karim Aljufri yang akrab dipanggil AKA itu.
Kepada diketahui, menurut data terakhir tahun 2023, tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta dari tujuh kabupaten/kota se Sulawesi Tengah mencapai Rp124 miliar.
BPJS Kesehatan Cabang Palu mengungkapkan cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Tengah sebanyak 3.066.811 atau sebesar 98,94 persen. Keikutsertaan masyarakat sangat tinggi, jumlah penduduk terdaftar JKN telah mencapai 98,94 persen. Tetapi sayangnya jumlah itu banyak peserta yang menunggak.
AKA mengakui sejauh ini, banyak Kaum Sulteng yang tak dapat akses BPJS Kesehatan gratis Hanya karena kendala administratif seperti tunggakan bayaran, Enggak terdaftar sebagai peserta BPJS atau Kaum miskin dan yang Enggak Pandai Tetapi bukan peserta Penerima Donasi Iuran (PBI).
Ketua Regional Sulawesi Partai Gerindra ini mengatakan akan membentuk tim Tertentu Kepada mengatasi dan memberikan pendampingan terhadap Kaum yang Mempunyai tunggakan iuran beserta denda yang Membikin mereka Enggak dapat mengakses manfaat BPJS Kesehatan.
“Sementara Kepada terdaftar sebagai PBI memerlukan proses dan waktu yang panjang. Masalah ini kalau betul-betul Eksis tim yang mengawal dan serius dibantu pemerintah akan muda Dapat kita atasi,” kata AKA.
Sementara itu, solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng Dapat dengan Langkah mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi Kepada Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan publik. Selain akan dibiayai APBD, AKA juga mengatakan Dapat ditutup dari pajak dan penerimaan daerah lainnya.
Tak hanya, itu AKA juga mengungkapkan Enggak sedikit peserta BPJS Kesehatan berubah menjadi non-aktif karena banyaknya Kaum yang menjadi pengangguran akibat kehilangan pekerjaan atau Elemen lainnya. “Kepada mengatasi hal itu, kami akan membenahi pendataan Kaum Sulteng. Kaum miskin dan yang sudah Enggak Pandai Kembali membayar iuran akan dibayar oleh Pemprov yang akan berkoordinasi dengan Pemerintah tingkat Kota dan kabupaten,” kata AKA.
Atas dasar itu, AKA Tentu Apabila data dari tingkat Kota dan Kabupaten sudah terintegrasi akan terpetakan mana Kaum yang Pandai dan Enggak Pandai Kembali membayar iuran. Sehingga ke depan, tak Eksis Kembali Kaum yang tak mendapat layanan kesehatan gratis karena hal-hal administratif.
“Kalau data sudah rapi, masalah diskriminasi di fasilitas kesehatan seperti antrian maupun kualitas layanan akibat iuran yang bermasalah Dapat diselesaikan. Seluruh Kaum tenang Dapat mendapatkan layanan gratis sesuai haknya hanya dengan menunjukkan KTP. Kan Seluruh data sudah terintegrasi dari NIK,” kata AKA. (Z-6)
