KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja Serempak Menteri Hak Asasi Orang (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10). Salah satunya pembahasannya Ialah keinginan penambahan anggaran kementerian menjadi lebih dari Rp20 triliun
Rencana semula, kata dia, Natalius Pigai diundang Buat menghadiri rapat kerja pada Senin ini, tetapi Terdapat perubahan jadwal. Adapun agenda utamanya, yakni perkenalan kementerian dengan komisi yang menjadi Kawan serta membahas rencana kerja ke depan.
“Rabu itu siang kalau nggak salah,” kata Willy dikutip Antara, Senin (28/10).
Selain itu, menurutnya rapat kerja Serempak Kawan-Kawan komisi tersebut dilakukan Buat menjalankan tugas legislasi. Dia mengatakan Komisi XIII DPR RI bakal membahas rancangan undang-undang yang bakal menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Terkait permintaan anggaran besar itu, Willy menilai bahwa HAM mencakup berbagai urusan secara luas. Tetapi, dia mengaku bakal mendalami permintaan anggaran itu karena Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti soal prioritas alokasi anggaran.
“Makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi Esensial right, Hanya sekarang Terdapat kementerian tersendiri,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa akan Terdapat penambahan anggaran Buat kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu Ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan Kaum negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang Enggak Pandai dilakukan dengan anggaran yang kecil.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai Pandai bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya Pandai kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10). (Ant/P-5)
