Liputanindo.id – Menteri Pendidikan Jerman Bettina Stark-Watzinger menolak seruan pengunduran dirinya terkait dengan dugaan perannya dalam mempertimbangkan Denda terhadap para ilmuwan universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina Buat melakukan demo di kampus-kampus.
Petisi pengunduran diri Stark-Watzinger tersebut telah diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi negara itu.
“Saya Kagak Menyaksikan Argumen Buat melakukan hal (pengunduran diri) tersebut,” kata Stark-Watzinger, dikutip Anadoulu, Selasa (18/6/2024).
Pernyataan menteri tersebut muncul setelah pemecatan seorang pejabat tinggi kementerian pendidikan pada akhir pekan Lampau karena tanggapan yang gagal terhadap perselisihan mengenai kebebasan akademik dan hak Buat melakukan protes.
Sabine Doering, yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi di Jerman, dilaporkan telah mempertimbangkan rencana Buat memberikan Denda, berupa pemotongan keuangan, kepada para profesor universitas yang menentang penutupan kamp protes pro-Palestina di sebuah universitas di Berlin.
“Saya Kagak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga Kagak menginginkannya,” ucap Stark-Watzinger.
Lembaga penyiaran publik Jerman ARD melaporkan pekan Lampau tentang email yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum telah diminta di dalam kementerian mengenai pertimbangan pemotongan Biaya akademisi.
Stark-Watzinger telah menyatakan bahwa dia telah mengatur agar fakta-fakta kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh dan transparan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.
Pada Minggu (16/6), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina Buat melakukan protes.
“Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka pada peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar,” kata para ilmuwan dalam sebuah pernyataan.
Para akademisi menegaskan tindakan yang diambil oleh kementerian baru-baru ini Membangun posisi Stark-Watzinger sebagai menteri Kagak dapat dipertahankan.
“Perintah internal Buat memeriksa Denda politik semacam itu merupakan tanda ketidaktahuan konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan secara politik,” ucap kalangan akademisi.
Pada 8 Mei Lampau, lebih dari 300 akademisi dari sejumlah universitas di Berlin menyatakan dukungan mereka terhadap kamp protes pro-Palestina di Fress University of Berlin dan membela hak mahasiswa Buat berdemonstrasi.
