MENTERI kita yang satu ini terus saja mengulang perilakunya yang tidak etis, baik sebagai seorang pejabat publik maupun sebagai seorang yang mengaku berpendidikan tinggi. Dalam unggahan Tiktok @drtonysetiobudi sekitar Mei 2023 berjudul ‘Pemerasan Terselubung di Dunia Penyamaranteran’, Menkes (yang bukan dokter) mempertanyakan mengapa harus ada STR dan SIP, kenapa tidak disatukan saja, kenapa perlu direvalidasi setiap 5 tahun. Bahkan Menkes ‘menuduh’ adanya pemerasan terselubung terkait dengan jumlah dana yang besar (Rp6 juta per 5 tahun untuk seorang spesialis, dikalikan 75 ribu orang, jumlahnya Rp450 miliar).
Ini hoaks yang nyata karena biaya pengurusan STR hanya Rp300 ribu setiap lima tahun dan masuk ke kas negara sebagai PNBP. Tapi sebagai anggota perhimpunan spesialis bedah saraf, juga beberapa perhimpunan spesialis lain, ada kewajiban iuran bulanan sebesar Rp100 ribu, atau Rp1,2 juta setahun, jumlahnya jadi Rp6 juta setiap 5 tahun. Besaran iuran adalah urusan internal organisasi kami, dan Menkes tidak punya hak untuk masuk ke ranah ini. Terpisahnya STR dan SIP serta revalidasi setiap 5 tahun adalah perintah UU 29/2004, bukan kehendak IDI, apalagi pengurus IDI.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/agenda-busuk-di-balik-isu-depresi-dalam-pendidikan-spesialis-2
