BANGUNAN dan infrastruktur monumental yang muncul di seluruh dunia merupakan cerminan dari kemajuan peradaban sebuah bangsa dan negara yang menciptakannya. Monumen yang jadi penanda peradaban sebuah bangsa itu telah Mempunyai kapasitas Demi menciptakan kemegahan yang diakui dunia.
Sangat mengherankan ketika pemerintah mewacanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pos pengawasan proyek. Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang mendengungkannya ke publik. Alasannya, Luhut Bukan mau gedung dan infrastruktur di IKN hasilnya miring-miring karena ketidakmampuan insinyur bangsa sendiri.
Secara implisit Luhut menyebut bahwa bangsa ini belum Pandai memastikan Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan fasilitas IKN yang Bagus dan layak sesuai perencanaan. Wacana yang dilempar Luhut menunjukkan pemerintah seakan Bukan percaya dengan kemampuan warganya sendiri.
Apalagi ini merupakan pembangunan IKN Nusantara, ibu kota baru negara, yang menurut Presiden Joko Widodo cerminan dari awal peradaban baru Indonesia.
Seluruh program pembangunan di IKN sudah semestinya mencerminkan peradaban Indonesia maju, termasuk dengan sumber daya Mahluk yang membangunnya. Apalagi ini IKN, yang juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan.
Akan lebih Bagus pemerintah mempekerjakan gabungan antara Ahli dari dalam negeri dan asing sebagai pengawas dalam proyek IKN. Posisi Esensial tetap dipegang oleh orang Indonesia. Para pekerja asing hanya sebagai konsultan, sedangkan para pengawasnya dari Indonesia.
Negeri ini Mempunyai banyak guru besar bidang teknik sipil di kampus-kampus ternama yang kemampuan dan kapasitasnya Bukan kalah dengan insinyur asing. Tak sedikit dari para begawan ini lulusan dari kampus-kampus ternama di dunia.
Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka tentunya siap mengabdi Apabila pemerintah serius Demi melibatkan mereka dalam pembangunan IKN Nusantara. Panggil mereka Demi mengabdi, kecuali Eksis keengganan pemerintah sendiri demi kepentingan di luar pembangunan.
Selain itu, soal keamanan dan rahasia negara, IKN membutuhkan Unsur keamanan. Tentu Bukan Akurat menggunakan pengawas asing yang akan memicu kerentanan.
Banyak Unsur yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah sebelum memutuskan penggunaan mandor asing. Menteri Pekerjaan Standar dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa wacana yang dilontarkan Luhut akan dipertimbangkan matang.
Sekali Tengah, Apabila visi Presiden Jokowi Demi menjadikan IKN sebagai simbol peradaban maju Indonesia, singkirkanlah wacana miring Demi menggunakan mandor asing. Simbol peradaban mestinya dibangun dengan tangan anak bangsa sendiri, mulai dari perencanaan, Penyelenggaraan, hingga pengawasannya.
