Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor illegal yang masuk ke Indonesia
“Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks Kembali kalau dalam Penyelenggaraan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Grup-Grup yang kuat, atau mafia,” katanya Begitu memberikan arahan dalam Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Menperin menyebut pengendalian impor di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean (border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena Enggak berbasis data industri hingga maraknya impor ilegal.
Baca Juga:
Kemendag Ungkap Impor Ilegal Karpet dan Sajadah asal Turki
Menperin Agus juga menyampaikan temuannya bahwa kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi barang-barang impor ilegal ke Indonesia.
“Satu Misalnya kawasan berikat, belum Kembali kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia,” katanya.
Hal itu disampaikan Agus Gumiwang yang telah mulai melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan Lewat dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Global (KPAII).
“Saya Pandai sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang Enggak sesuai, yang pada gilirannya Niscaya secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita,” katanya.
Adapun terkait kawasan berikat, Menperin mengakui kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan tersebut.
Menurut dia, lantaran bukan berada di Rendah kewenangannya, pihaknya Enggak Mempunyai data yang rinci soal kawasan berikat.
Padahal, keberadaan kawasan berikat dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang Semestinya diorientasikan Kepada pasar ekspor, tapi Bahkan malah membanjiri pasar dalam negeri.
Ia bahkan Tiba harus menurunkan tim ke lapangan Kepada melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya Terdapat 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.
“Ini problem. Kalau kita Enggak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri Enggak Pandai melakukan tugas dengan Berkualitas dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu Krusial bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas Kepada pengetatan impor,” katanya.
Oleh karena itu, Agus menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang Berkualitas antara Seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Ia menyebut kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri Enggak terdampak, sehingga Enggak Terdapat pemutusan Interaksi kerja (PHK) di industri manufaktur.
Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu Lalu didorong oleh kolaborasi yang erat.
“Maka memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang Berkualitas. Kolaborasi tanpa dusta oleh Seluruh kementerian/lembaga, stakeholders yang terlibat,” tandas Agus. (HAP)
Baca Juga:
Sebelas Barang Impor Ilegal Senilai Rp9,3 Miliar Dimusnahkan, Kendali Produk China
