Liputanindo.id JAKARTA – Pelaksana tugas Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 140 importir telah mengantongi Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dari Kementerian Pertanian.
“Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang Eksis. Langkah ini diperlukan karena kemarin Eksis Bunyi yang mengatakan hanya satu dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka Membangun opini sendiri. Nah kita Ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan Enggak Eksis permainan seperti itu,” kata Plt Mentan Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/10/2023).
Baca Juga:
Bapanas Sentil Importir Gula yang Hanya Cari Untung
Arief mengatakan dari 140 perusahaan tersebut beberapa di antaranya Eksis yang diminta Buat melakukan wajib tanam sebagai komitmen Serempak dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Tak lupa, Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari tiga kali.
“Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair,” ucapnya.
Kendati demikian, Arief mengatakan yang diperlukan Begitu ini adalah melakukan Restriksi importasi di Kementerian Perdagangan supaya Enggak terjadi overstock sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Tercatat kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton per tahun.
“Kementerian Pertanian Enggak akan mengeluarkan rekomendasi dari 650.000 ton setelah ini. Yang Niscaya kita kerjakan apapun yang Dapat menjadikan harga Tamat dengan ke konsumen lebih Bagus,” tuturnya.
Lebih lanjut Arief berharap Ombudsman RI Lalu melakukan pengawasan terhadap kerja keras di Kementerian Pertanian agar Enggak terjadi penyimpanan di kemudian hari.
Ia juga berharap Kementerian Pertanian di Dasar pimpinannya Pandai bekerja Segera, optimal dan Mempunyai koordinasi yang Bagus dengan para pihak.
Ditegaskannya, integritas adalah nyawa sekaligus pegangan Krusial dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kerja. Integritas merupakan parameter keberhasilan membangun kesejahteraan rakyat.
“Setelah ini saya Ingin Kementerian Pertanian dinilai secara Rasional dan bantu awasi kalau Eksis yang Enggak beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Nanti setelah ketangkap baru kasih Mengerti kita. Jadi yang salah salah nanti Minta diberi Mengerti,” jelasnya.(HAP)
Baca Juga:
MenkopUKM Musnahkan 7.363 Bal Pakaian Bekas, Bikin Importir Jera?
