Liputanindo.id – Poster dan tanda pagar (tagar) “All Eyes on Papua” yang viral berhasil menyita perhatian Polda Papua. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa kemarin, pihaknya memperhatikan itu.
“Saya juga sudah minta Dirkrimsus segera menurunkan tim ke Posisi, nanti Berbarengan-sama dengan Kapolres Boven Digoel (Papua Selatan) dan Kapolres Mappi (Papua Selatan) Buat Dapat Memperhatikan persoalan yang terjadi,” katanya.
Kehadiran Fakhiri di Kabupaten Merauke terkait dengan kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di kabupaten tersebut. Adapun, unggahan poster “All Eyes on Papua” yang viral di Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa “hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit”.
Selanjutnya, “Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Bangsa Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Bangsa Moi di Sorong, Papua Barat Daya berdemo di depan Mahkamah Akbar dan menolak pembabatan hutan ini karena hutan ini adalah hutan adat tempat mereka hidup secara turun temurun serta sumber penghidupan, pangan, budaya, dan sumber air akan hilang Kalau hutan ini dibangun perkebunan sawit”.
Fakhiri mengharapkan nantinya Terdapat titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan, sehingga dapat terselesaikan dengan Bagus.
“Tentunya mungkin perhatian Spesifik kita nanti yang di Boven Digoel. Saya berharap dalam minggu ini Dapat kita selesaikan sehingga masyarakat Dapat dapat jalan keluar dan mudah-mudahan Terdapat titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga meminta perusahaan yang berinvestasi di tanah Papua juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat setempat.
“Saya ingatkan kepada para perusahaan yang sedang bekerja di tanah Papua bahwa sangat Krusial itu memperhatikan bagaimana masyarakat lokal yang Terdapat di situ karena setiap jengkal tanah yang Terdapat di tanah Papua ini mempunyai tuannya,” kata Fakhiri.
“Bukan Terdapat salahnya kalau kita berinvestasi, kita juga mengajak serta masyarakat adat Buat duduk bicara sehingga hak-hak yang harus mereka dapat Dapat kembali kepada mereka,” lanjutnya.
