Liputanindo.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Junimart Girsang mengkritisi penyaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Bunyi (PPS) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Perlu kita kritisi menyangkut PPK dan PPS ini harus betul-betul melalui saringan yang selektif. Mereka harus punya integritas, dan harus betul-betul punya semangat nasionalisme Pancasila, itu yang paling pokok,” urainya Demi melakukan Kunjungan Kerja di Sulsel, Selasa kemarin.
Pasalnya, kata dia, Nyaris Seluruh daerah yang Mempunyai sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu ialah karena kerja-kerja para PPK dan PPS yang Bukan sesuai dengan SOP.
Badan Ad Hoc ini dinilai menjadi garda terdepan dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Indonesia, sehingga harus Mempunyai integritas dan nasionalisme tinggi terhadap Pancasila dan negara.
Selain itu, yang menjadi arahan Junimart pada Kunjer kali ini ialah penguatan sinergi antara KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar Pilkada serentak berjalan dengan Terjamin dan Fasih.
“Bagaimana mungkin Bisa Bawaslu mengawasi KPU sementara Demi Bawaslu punya Intervensi, tetapi Demi mengklarifikasi kepada KPU malah KPU Bukan mau memberikan data, maka dari itu sinergi harus terjalin kuat antara KPU dan Bawaslu,” urainya.
Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan bahwa arahan Komisi II DPR RI akan menjadi perhatian penuh dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
“Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan Pilkada dan masyarakat semakin lelet semakin dewasa, semakin pintar dan insyaaAllah Pilkada Sulsel akan Bisa berjalan dengan Bagus. Kami sangat optimistis soal itu,” ujar Zudan.
