Personil Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang Ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras. Meski demikian, Hillary mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar Kagak menjadikan hukum sebagai alat politik.
“Di pemerintahan Pak Jokowi saya rasa sangat Bagus di bidang infrastruktur dan juga dalam pemerintahan Terdapat begitu banyak hal-hal yang diterobos oleh Pak Jokowi meskipun Terdapat juga yang menimbulkan pro kontra,” kata Hillary, melalui keterangannya, Sabtu (26/10).
Buat itu, Hillary berharap pemerintahan Presiden Prabowo Bisa mensosialisasikan lebih setiap kebijakan atau program yang akan diambil sehingga penerimaan rakyat dapat lebih Bagus.
“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo Bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan Tiba hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi Bisa Buat memperkuat aspirasi rakyat,” lanjut Personil Fraksi Demokrat DPR RI ini.
Hillary meyakini Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik. “Saya Pasti di pemerintahan yang baru ini Bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan Bagus, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus Terdapat pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Hillary Pasti penegakan hukum di era pemerintahan Ketika ini akan lebih Bagus karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya Buat setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak Terdapat Kembali pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.
“Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap Lanjut akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai,” pungkasnya. (J-2)
