PARA pendiri Republik ini sudah memberikan teladan bahwa perbedaan politik tidak serta-merta mengakhiri tali silaturahim sesama anak bangsa. Malah sebaliknya, urusan persaudaraan sesama anak bangsa jauh lebih diutamakan ketimbang memperuncing perbedaan.
Situasi silaturahim seperti itulah yang ditunjukkan menteri Joko Widodo (Jokowi) saat menyambangi kediaman Presiden Keenam RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Hari Lebaran, Rabu (10/4).
Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Lumrah dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas.
Menteri-menteri yang disebutkan itu di antaranya sempat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sri Mulyani dihadirkan bersama tiga menteri Jokowi lainnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Orang dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kehadiran menteri-menteri Jokowi ke kediaman Megawati dan penerimaan hangat dari tuan rumah terasa menyejukkan. Mereka menyadari suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan dilakukan pada Senin, 22 April 2024. MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Sejak MK berdiri, lembaga itu sudah lima kali menangani PHPU presiden dan wakil presiden, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Pada empat perselisihan pemilihan presiden sebelumnya, lembaga penjaga konstitusi itu belum pernah mengabulkan gugatan dari pemohon.
Dengan rekam jejak seperti itu tidaklah salah jika publik merasa pesimistis gugatan sengketa pilpres tersebut bakal dikabulkan lembaga penjaga muruah konstitusi tersebut. Tetapi, segala sesuatu bisa saja terjadi sebaliknya. Pada situasi seperti itulah kita meletakkan ihwal pentingnya politik sejuk tetap terjaga.
Apa pun hasil keputusan MK nanti, suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan bangsa ini. Apalagi, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global pada 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren positif untuk jangka panjang. Demikian halnya untuk inflasi, meskipun menurun, inflasi global masih di level yang tinggi.
Dalam kondisi seperti itulah suasana politik yang sejuk dibutuhkan. Demokrasi sebagai alat meraih keadilan dan kesejahteraan tetap harus diperjuangkan. Pada saat yang sama, upaya meraih keadilan dan kesejahteraan lewat target pertumbuhan ekonomi butuh suasana kestabilan.
Momen Idul Fitri saat ini merupakan momen yang tepat untuk terus memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa. Itu harus ditunjukkan para elite politik negeri ini. Sekeras dan setajam apa pun perbedaan politik, mesti diselesaikan dengan tenang dan damai.
Seperti seruan Megawati, Idul Fitri seharusnya dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa agar melahirkan optimisme yang baru karena jiwa bangsa yang kembali ke fitrah berdirinya Republik.
Publik sangat berkepentingan agar silaturahim para elite tidak berhenti sampai di sini. Pertemuan dan silaturahim lainnya mutlak dibutuhkan agar perjalanan bangsa ini ke depan semakin matang dalam menghadapi beragam tantangan dan perbedaan. Sejatinya perbedaan tidak mesti dipertentangkan atau dihilangkan. Perbedaan mesti dikelola dengan kematangan para elite dan aktor-aktor di dalamnya.
