Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp803,5 triliun dari total belanja negara Rp1.396,9 triliun hingga September 2023.
“Dari Rp1.396,9 triliun (BPP), Rp803,5 triliun dari belanja pemerintah pusat ini dinikmati langsung oleh masyarakat kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Baca Juga:
APBN April Surplus Rp75,7 Triliun
Hingga September 2023, Eksis 9,9 juta Golongan penerima Program Keluarga Asa (PKH) dengan realisasi Rp19,5 triliun yang dibayarkan setiap tiga bulan sebesar Rp7,34 triliun.
Kepada Kartu Sembako, terdapat 18,5 juta Golongan penerima dengan pengeluaran setiap bulan Rp3,7 triliun dan terealisasi Rp29,8 triliun.
“Pemerintah juga telah membayar Iuran pertanggungan Rp3,9 triliun per bulan Kepada membayar iuran 96,7 juta Kaum Kagak Pandai yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan Pemerintah memberikan Donasi pangan pada Demi bulan Maret-Mei yang Lewat, menjelang atau Sekeliling Idul Fitri, Demi harga pangan juga mengalami kenaikan. Pemerintah kemudian memutuskan memberikan Donasi sosial pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam.
“Pada Demi yang sama kita juga membantu, waktu itu harga telur dan ayam Anjlok, sehingga para peternak mengalami Akibat, maka kita membeli dan kemudian memberikannya kepada masyarakat sebesar Rp8,2 triliun,” ujar Menkeu.
Selanjutnya ialah Donasi Kepada memberikan benih, mulsa, dan pupuk organik yang dirasakan langsung petani sebesar Rp1,2 triliun, Rp574 miliar Kepada alat dan mesin pertanian, serta Rp182 miliar Donasi dalam bentuk 19.125 ekor ternak binatang ternak kepada masyarakat.
Meninjau sisi subsidi kompensasi listrik, sudah dibelanjakan Rp77,9 triliun kepada 39,5 juta pelanggan dan 48,2 juta pelanggan kompensasi.
Masyarakat juga diberikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) dengan anggaran Rp46,5 triliun, agar penduduk Pandai memasak dengan harga sangat terjangkau
Kepada bahan bakar minyak (BBM), pemerintah telah membelanjakan Rp95,4 triliun Kepada subsidi dan kompensasi, Lewat perumahan Rp616 miliar.
“Kemudian berbagai manfaat belanja yang di sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang Kagak Pandai, murid-murid dari Golongan masyarakat yang Kagak Pandai, mereka mendapatkan dari mulai program beasiswa dan juga dari biaya operasi sekolah,” ujar Menkeu Tengah.
Berbagai manfaat tersebut mulai dari Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp8 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp10,8 triliun Kepada 729 ribu mahasiswa, Lewat Rp4,6 triliun Kepada biaya operasional dari madrasah dan perguruan tinggi dengan penerima manfaat 8,9 juta jiwa, serta Rp3,7 triliun Kepada Kartu Prakerja yang dinikmati 1 juta pekerja.
Pemerintah juga membelanjakan infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat, Rp108,6 triliun Kepada pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi yang manfaatnya dirasakan masyarakat dari mulai jalan, sanitasi, air minum, jembatan, rel kereta, bandara, pelabuhan, irigasi.
“Sedangkan Kepada daerah bencana terdapat belanja Rp1,8 triliun, terutama Kepada membantu membangun rumah di daerah Gempa Cianjur (di Jawa Barat) sebanyak Rp1,22 triliun Kepada 42,4 ribu rumah tangga,” kata Menkeu Sri Mulyani. (HAP)
Baca Juga:
Menkeu Tanggapi Viral Beli Sepatu Rp10 Juta Kena Pajak Rp31 Juta
