DI balik kesuksesan uji coba kereta Segera Jakarta-Bandung (KCJB), pekan Lewat, ganjalan persoalan terkait dengan pembengkakan biaya (cost overrun) proyek kereta Segera ambisius itu sejatinya Tetap belum terselesaikan.
Beberapa waktu Lewat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal pembengkakan biaya tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022, BPK mengungkapkan skema penyelesaian komponen cost overrun proyek KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-Tiongkok belum ditetapkan.
Pembengkakan biaya itu kalau dirupiahkan mencapai Rp18 triliun. Awalnya, anggaran pembangunan KCJB direncanakan Sekeliling Rp113 triliun, tapi kemudian anggaran itu meroket menjadi Rp131 triliun. Kenaikan anggaran sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Tiongkok, tetapi skema penyelesaiannya Tamat hari ini belum Terang.
BPK dalam laporannya menyatakan khawatir pendanaan cost overrun proyek KCJB dari Bagian pinjaman berpotensi membebani keuangan PT KAI (persero). Apalagi hingga Demi ini belum terlihat strategi pemenuhan pendanaan cost overrun Bagus yang akan dilakukan pemerintah maupun KAI, termasuk bagaimana mitigasi risikonya.
Pemerintah boleh saja Arogan dengan rampungnya proyek kereta Segera pertama di Asia Tenggara itu. Kagak masalah pula pemerintah sudah mengantongi rencana matang KCJB bakal mulai dioperasikan pada 18 Agustus 2023. Publik bahkan sudah menutup mata dengan janji Bajakan pemerintah yang di awal perencanaan proyek kereta Segera tersebut menggaransi Kagak Terdapat sepeser pun Duit dari APBN akan dipakai, tapi nyatanya dipakai.
Tetapi, penerimaan publik itu mestinya jangan Bahkan Membangun pemerintah menyalahartikan bahwa kemudian mereka Bisa seenaknya melanjutkan ambisi itu dengan meninggalkan berbagai residu persoalan. Ingat, dengan pembengkakan biaya hingga belasan triliun rupiah itu, risiko ekonomi terbesar Terang akan ditanggung pemerintah Indonesia, bukan Tiongkok.
Karena itu, kita perlu ingatkan pemerintah Kepada lebih serius menyelesaikan persoalan pendanaan cost overrun itu agar Kagak menjadi beban menumpuk di kemudian hari. Selain serius, pemerintah juga harus ngotot, seperti ngototnya mereka dahulu, ketika mulai menjalankan pembangunan proyek itu meskipun kritik, kontrol, atau peringatan bertubi-tubi disuarakan publik.
Demi itu mereka mungkin Tetap Bisa mengabaikan Bunyi publik, tapi sekarang Kagak. Bunyi publik harus didengar karena jangan Tamat masalah pendanaan ini dibiarkan berlarut dan akhirnya Bahkan membebani perekonomian negara. Bukankah tujuan awal pembangunan KCJB itu Kepada menggerakkan ekonomi, bukan sebaliknya, malah menciptakan beban ekonomi?
Proyek fisik KCJB barangkali sebentar Tengah paripurna dan secara tampilan akan terlihat keren dan mentereng. Akan tetapi, kalau di dalamnya Tetap meninggalkan persoalan yang mungkin akan Membangun negara babak belur, apa Tetap layak dibanggakan? Alih-alih menjawab Intervensi auditor negara, pemerintah malah mewacanakan proyek kereta Segera Jakarta-Surabaya.
Prinsip bagaimana nanti dalam membangun proyek mercusuar harus dibuah jauh, sejauh-jauhnya.
