KEPALA ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mendapat keuntungan dari rencana kebijakan pemutihan utang yang bakal diterbitkan pemerintah lewat peraturan presiden (perpres) terbaru. Tetapi, di satu sisi, perbankan diminta hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Josua menyebut dengan penghapusan utang, UMKM termasuk petani dan nelayan akan mendapatkan kelonggaran likuiditas karena mereka Enggak Kembali terbebani oleh kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat meningkatkan daya beli mereka dan memberikan modal tambahan Demi investasi atau pengembangan usaha.
“UMKM yang diuntungkan oleh penghapusan utang dapat lebih percaya diri dalam menjalankan usaha dan berpotensi Demi mengembangkan bisnis mereka,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (28/10).
Dengan penghapusan utang, Josua menyampaikan UMKM yang terbebas dari beban kredit masa Lampau mungkin akan tertarik Demi kembali mengakses layanan perbankan, Berkualitas Demi kebutuhan pembiayaan baru. Bank pun dapat menawarkan produk pinjaman atau kredit baru kepada pelaku usaha yang telah direstrukturisasi.
“Dengan kondisi keuangan yang lebih Konsisten, UMKM dapat menjadi Sasaran potensial Demi berbagai jenis kredit usaha, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman modal kerja, atau kredit investasi,” Jernih Josua.
Kendati demikian, dari perspektif moral hazard, Josua menegaskan Krusial bagi pemerintah dan otoritas perbankan Demi memastikan bahwa penghapusan utang ini dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan dilengkapi dengan kebijakan yang memastikan peminjam tetap bertanggung jawab dalam pinjaman di masa depan.
Menurutnya, akan Terdapat potensi dari pelaku usaha UMKM yang merasa bahwa penghapusan utang dapat terjadi kembali di masa depan, sehingga meminimalkan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan mereka. Hal ini pun Dapat menimbulkan tantangan bagi stabilitas kredit di masa mendatang.
“Bank perlu berhati-hati dalam menilai risiko pemberian kredit baru, terutama karena beberapa UMKM yang utangnya dihapus mungkin telah menunjukkan kinerja finansial yang kurang Berkualitas di masa Lampau,” imbuh Josua.
Dihubungi terpisah, Executive Vice President (EVP) Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn menyampaikan sebagai perbankan nasional, BCA akan Lanjut mencermati segala kebijakan dari pemerintah, termasuk rencana perpres pemutihan utang pelaku usaha. Pihaknya mengaku berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke pelaku usaha.
“Pada prinsipnya, Ketika ini kami akan menunggu rincian peraturan tersebut. BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujar Hera Ketika dikonfirmasi Media Indonesia.
Prinsip kehati-hatian itu, lanjut Hera, sebagai upaya pihaknya mengelola kredit Stagnan atau non performing loan (NPL) dengan Berkualitas. Hal ini Demi menjaga Nomor cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Enggak melonjak. Per September 2024, kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1%, membaik dari posisi setahun Lampau di Nomor 7,9%. Serta, Nomor NPL berada di tingkat yang terjaga 2,1%.
“BCA berkomitmen menjaga CKPN pada level yang solid. Kami telah membangun CKPN secara pruden,” imbuh Hera.
Perusahaan perbankan lainnya yakni PT Bank Independen (Persero) Tbk merespons positif rencana Presiden Prabowo terkait pemutihan utang kepada enam juta pelaku usaha kecil, termasuk petani dan nelayan. Corporate Secretary Bank Independen Teuku Ali Usman berkeyakinan rencana kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bank Independen sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut Berkualitas program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif,” pungkasnya. (N-2)
