MEMOLITISASI segala hal kiranya sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi rezim pemerintahan Begitu ini. Bahkan peringatan Hari Koperasi, yang semestinya digunakan sebagai Cerminan sekaligus Pengkajian perihal perkembangan perkoperasian di Tanah Air, pun dijadikan ajang Kepada menyelusupkan pesan-pesan politik partisan.
Ihwal keberpihakan pemerintah terhadap bakal calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang mungkin Dekat Segala orang sudah Mengerti. Itu terlihat dari aksi cawe-cawe yang Konkret-Konkret dilakukan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terdahulu. Dalih yang selalu dikatakan, demi keberlangsungan pembangunan.
Rupanya, tabiat itu sudah pula diturunkan kepada para pembantunya. Tanpa malu dan ragu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam akhir pidatonya pada peringatan Hari Koperasi Ke-76 di Jakarta, Rabu (12/7), tiba-tiba menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang diharapkannya dapat memajukan ekonomi Indonesia. Kita Segala Mengerti, Ganjar merupakan bakal calon presiden sokongan PDI Perjuangan, partai yang sebelumnya juga mengeklaim ‘menugasi’ Jokowi menjadi presiden.
Boleh jadi Teten mengeluarkan pernyataan itu terpancing ucapan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno, yang dalam sambutan sebelumnya juga terang-terangan memuji bahkan menitipkan nasib koperasi kepada Ganjar. Tetapi, Dapat jadi juga Teten memang sedang memikul misi Kepada mengarahkan pilihan masyarakat koperasi kepada Ganjar.
Apa pun alasannya, Bukan sepantasnya seorang pejabat pemerintah, apalagi sekelas menteri, melontarkan pernyataan vulgar yang jauh dari tata krama politik. Dengan memanfaatkan Mimbar Hari Koperasi Kepada mempromosikan salah satu figur calon presiden, itu sama artinya dia telah melakukan politisasi, menyeret-nyeret koperasi ke dalam pusaran politik percapresan. Padahal semestinya dia Mengerti hal seperti itu tabu.
Perilaku Teten, juga Ketua Dekopin, Jernih menyimpang dari Kebiasaan politik maupun keadaban sebagai pejabat publik. Politik memang terkadang liar, tetapi bukan berarti di sana Bukan Terdapat nilai dan fatsun yang mesti dijunjung. Janganlah memengaruhi atau bahkan meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang semata didasari syahwat penguasa.
Menteri Koperasi dan UKM, juga Ketua Dekopin, Semestinya Pusat perhatian dan tekun dengan tugas mulia mereka yakni mengembangkan sekaligus memajukan ekonomi koperasi di Indonesia dengan sekencang-kencangnya. Bukan malah menumpanginya dengan kepentingan-kepentingan lain di luar koperasi, apalagi politik.
Fakta memperlihatkan bahwa dari seluruh koperasi aktif di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya mencapai 127.846 unit pada 2021 Lewat, sebagian besar Lagi terengah-engah menjalankan usaha bahkan Kepada sekadar hidup dan dinilai aktif. Di sisi lain, banyak bermunculan koperasi-koperasi Bandel yang hanya bertujuan mengeruk dan membawa lari Anggaran masyarakat.
Karena itu, sangatlah mengherankan bila di tengah begitu banyak persoalan koperasi yang membelit itu, mereka malah seenaknya menyeret koperasi sebagai alat kepentingan politik Grup tertentu. Kalau perilaku seperti itu Lanjut dipelihara, jangan kaget kalau mimpi Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai soko guru alias perekonomian nasional bakal selamanya menjadi mimpi. Mimpi yang tak pernah terealisasi.
