Ekonom dan Politikus Optimistis dengan KMP

Ekonom dan Politikus Optimistis dengan KMP
Presiden Prabowo mehamami pembentukan kabinet merupakan bagian dari hak prerogatif.(Biro Pers Sekretariat Kabinet)

SEJUMLAH kalangan mengkritik gemuknya Kabinet Merah Putih (KMP) yang dibentuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muncul dugaan banyak orang ‘titipan’ masuk dalam KIM. Tetapi ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Unbra), Malang, Jawa Timur, Joko Budi Santoso menilai sebaliknya.

Menurut dia, Presiden Prabowo mehamami pembentukan kabinet merupakan bagian dari hak prerogatif. Selain itu, kata dia, Prabowo adalah sosok yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Tentu saja, Prabowo Mempunyai standar nilai dan pertimbangan tersendiri, Begitu menyusun KMP. Termasuk menentukan berapa jumlah menteri, wakil menteri, kepala badan dan lainnya.  

“Dalam konteks ini, saya menilai presiden mengharapkan terjadi percepatan, keberlanjutan, dan stabilitas di awal kepemimpinanya,” kata Joko, dikutip Rabu (23/10). 

Di mata publik, kata Dia, Prabowo adalah sosok yang Mempunyai leadership yang kuat. Dia tak Percaya Kalau Prabowo mudah dipengaruhi dalam konteks pembentukan KMP. “Cita-cita baru disematkan pada kabinet merah putih dan akan dinantikan kinerja di 100 hari pertama,” kata Joko. 

Cek Artikel:  Temui Prabowo, Surya Paloh Tunjukkan Kontribusi dalam Berpolitik

Dia menilai, keputusan Prabowo mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan sangat Benar. Sosok Sri Mulyani cukup efektif dalam menarik kepercayaan Dunia, yang Bermanfaat Buat menarik investasi. 

Personil DPR dari Fraksi PKS, M Haris punya pandangan senada. Susunan KMP memberikan Cita-cita baru. Isinya cukup berwarna, bukan hanya tokoh politik atau relawan. Banyak pula teknokrat dan profesional yang berprestasi.

“Kabinet Merah Putih diharapkan Bisa membawa perubahan Konkret dalam kebijakan Kekuatan yang ramah lingkungan, dan investasi berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pemerintah jangan hanya bertujuan Buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga memperhatikan lingkungan,” kata Personil Komisi XII DPR itu. 

Bukan Sekalian posisi menteri diduduki tokoh parpol, tapi pejabat karier dan profesional yang Bukan Mempunyai konflik kepentingan dengan pihak lain. Misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). 

Sebelum masuk KMP, dia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Pria  Kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu, sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 – Desember 2022) dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 – September 2020).

Cek Artikel:  Nurul Ghufron Terbukti Langgar Etik, Dewas KPK Potong Gaji

Demikian pula Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya Presiden Prabowo menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal. 

Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria Kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu, Betul-Betul menapak dari Dasar. Pada 1993, dia mengawali karir sebagai forest ranger atau wirawana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020. Kemudian ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Cek Artikel:  Ini Asal Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air saat Prosesi Pembebasan

Pun demikian dengan Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi, bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional. 

Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004. Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007. Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.

Selanjutnya dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Penting (2015-2019). Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Spesifik Menteri PAN RB. (I-2)

Mungkin Anda Menyukai