Liputanindo.id – Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid membantah adanya kontak dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan komite Penyelidikan Formal atas peristiwa 7 Oktober 2023.
“Bagi Sekalian orang yang bertanya, Kagak Terdapat kontak dengan Netanyahu mengenai komposisi komite Penyelidikan negara,” kata Lapid di X, Senin (1/7/2024).
Lewat, kata Lapid, Kagak terlibatnya Netanyahu dalam susunan panitia Penyelidikan itu lantaran sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, pembentukan panitia penyidik hanya Dapat disusun oleh ketua Mahkamah Mulia.
“Terdapat undang-undangnya, dan undang-undangnya Terang hanya Ketua Mahkamah Mulia yang menentukan susunan panitia penyidik,” tegasnya.
“Saya Kagak akan berpartisipasi dalam permainan apa pun. Kami memerlukan komite Penyelidikan, dan komite tersebut harus segera dibentuk,” sambungnya.
Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa Netanyahu berusaha Buat memilih Personil komite Penyelidikan atas kegagalan 7 Oktober, bekerja sama dengan pihak oposisi.
“Tujuan Netanyahu di balik hal ini adalah Buat mencegah Presiden Mahkamah Mulia, badan peradilan tertinggi Israel, memilih Personil komite Penyelidikan dan Buat memastikan bahwa hakim dari pengadilan yang sama Kagak dipilih sebagai Personil komite,” demikian laporan tersebut.
Berbeda dengan para pemimpin militer dan pejabat politik di Israel, Netanyahu belum menerima tanggung jawab karena gagal mengantisipasi serangan pejuang perlawanan Palestina pada 7 Oktober.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa komite Penyelidikan Formal atas serangan-serangan ini hanya boleh dibentuk setelah perang berakhir. Tetapi, pada hari Kamis (27/6), keluarga sandera dan tentara Israel yang tewas dalam perang tersebut mengajukan petisi ke Mahkamah Mulia, mendesak pemerintah Buat membentuk komite Penyelidikan Formal.
Pada hari Jumat (28/6), pengadilan memerintahkan pemerintah Buat menanggapi petisi tersebut dalam waktu satu bulan.
