Gemerlap Semu Investasi

MINGGU Lampau, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertumbuhan investasi tahunan Indonesia. Demi semester I (Januari-Juni) 2023, realisasi investasi mencapa Rp678,7 triliun atau tumbuh 16,1% Apabila dibandingkan dengan di periode yang sama tahun Lampau. Dengan capaian itu, Bahlil pun optimistis Sasaran investasi yang diamanatkan Presiden Jokowi bakal tercapai, yakni Rp1.400 triliun pada 2023.

Realisasi investasi itu Jernih menggembirakan. Investasi adalah motor Krusial ekonomi, dan pertumbuhannya mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi dalam negeri. Ini juga merupakan sinyal bagus bahwa kontestasi politik yang sudah terasa menghangat, sejauh ini dinilai berjalan kondusif.

Teori baku bahwa peningkatan investasi akan mendongkrak ekonomi pun terbukti. Di beberapa provinsi yang menjadi tujuan Penting investasi, pertumbuhan ekonomi Konkret terukur. Salah satunya di Sulawesi Tengah yang masuk lima besar provinsi tujuan Penting investasi per Juni 2023, yakni mencapai Rp56,4 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian di provinsi itu tumbuh 13,18% secara tahunan (year on year/y-on-y) pada triwulan I 2023.

Cek Artikel:  Waspada Bansos Alat Politik

Hal serupa terjadi di Banten yang menempati peringkat lima provinsi tujuan investasi per Juni 2023, dengan raihan Rp50,6 triliun. Ekonomi Banten triwulan I 2023 terhadap triwulan I 2022 tumbuh 4,68% (y-on-y).

Tetapi, Apabila kita menyelisik lebih dalam ke Nomor lain ukuran kesejahteraan, gemerlapnya investasi itu tampak semu. Misalnya paling Konkret ialah persentase penduduk miskin di provinsi tersebut yang juga Bahkan naik.

BPS Sulawesi Tengah melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41%, atau meningkat 0,11% poin ketimbang September 2022, dan meningkat 0,08% poin terhadap Maret 2022. Lagi dari laporan BPS terbaca bahwa peningkatan penduduk miskin terjadi di perdesaan.

Adapun di Banten, persentase penduduk miskin di provinsi itu pada Maret 2023 sebesar 6,17%, menurun 0,07% poin ketimbang September 2022, tapi meningkat 0,01% poin Apabila dibandingkan dengan Maret 2022. Berbeda dengan di Sulteng, peningkatan penduduk miskin di Banten lebih terjadi di perkotaan.

Cek Artikel:  Prabowo-Gibran Andalkan Food Estate

Memang sejumlah Elemen memengaruhi meningkatnya persentase penduduk miskin. Meski begitu, Enggak Dapat disangkal bahwa gemerlapnya investasi belum Betul-Betul Betul sasaran.

Gemerlapnya investasi, berikut dengan pertumbuhan ekonomi, sangat mungkin hanya dinikmati kelas tertentu. Apalagi Apabila banjir investasi itu hanya bermuara pada sektor padat modal dan industri-industri yang menuntut alih fungsi lahan di perdesaan. Kalau demikian, Golongan masyarakat terbawah, Berkualitas di perkotaan maupun perdesaan, hanya akan semakin termarginalkan.

Ketimpangan ini yang sebenarnya juga telah diingatkan dari euforia naik kelasnya Indonesia ke level negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country/UMIC). Pendapatan naik kelas, di sisi lain jurang ketimpangan juga makin lebar.

Berdasarkan laporan World Inequality Report 2022, Golongan 50% terbawah hanya Mempunyai 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021. Pendapatan Golongan 50% terbawah hanya Rp22,6 juta per tahun pada 2021. Adapun Golongan 10% teratas Mempunyai pendapatan sebesar Rp285,07 juta per tahun. Itu berarti 1 orang dari kelas ekonomi atas Mempunyai pendapatan 19 kali lipat lebih besar daripada orang dari ekonomi terbawah.

Cek Artikel:  Menanti Pembuktian, bukan Keluhan

Golongan masyarakat terbawah akan Maju terjebak pada lingkaran setan kemiskinan karena minimnya akses pendidikan dan kesehatan. Jangankan belajar keterampilan baru yang sesuai dengan pasar kerja Ketika ini, banyak anak ekonomi Dasar putus sekolah karena berbagai tekanan ekonomi.

Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Orang 2022 oleh BPS, Nomor Enggak bersekolah usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun Bahkan naik. Sejurus dengan itu, Nomor melanjutkan/transisi ke SMP/sederajat dan Nomor melanjutkan/transisi ke SMA/sederajat malah turun.

Oleh Alasan itulah, pemerintah Berkualitas pusat maupun daerah semestinya bukan sekadar mengejar Nomor investasi. Mereka juga berkewajiban memastikan Pengaruh investasi Betul sasaran, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi kelas Dasar.

Mungkin Anda Menyukai