KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tamat Ketika ini belum memutuskan apakan ujian nasional (UN) akan kembali diberlakukan atau Bukan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Tamat Ketika ini pembahasan mengenai UN Lagi didalami oleh pihaknya.
“Lagi dalam pengkajian,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (29/10).
Lebih lanjut, belum diketahui Tamat Ketika pengkajian terhadap UN ini akan dilakukan Tamat nantinya akan diumumkan secara Formal oleh pemerintah.
Pemberlakuan kembali UN menjadi isu yang sedang menyeruak belakangan ini. Kabarnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mempertimbangkan Kepada kembali menggunakan sistem UN. Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim sangat menyayangkan Apabila Kemendikdasmen di Dasar kepemimpinan Abdul Mu’ti Ingin mengembalikan UN sebagai penentu kelulusan.
“Jernih ini suatu langkah mundur karena pemberhentian UN adalah aspirasi dari Nyaris seluruh stakeholder pendidikan, para Ahli, aktivis pendidikan, dan guru selama bertahun-tahun,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (29/10).
Lebih lanjut, Satriwan menegaskan bahwa UN Bukan layak dijadikan sebagai standar kelulusan anak-anak. Pasalnya, anak-anak hanya belajar Kepada ujian bukan Kepada membangun Watak dan kompetensi. “Pola yang terbangun adalah teaching to the test. Lampau motivasi anak juga hanya Ingin mendapatkan nilai berupa Nomor,” kata Satriwan.
Secara terpisah, pengamat pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem menambahkan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan anak-anak Kepada masuk ke dunia kerja. “Kita Mengerti dunia kerja sudah 4.0. UN itu mencetak pekerja 2.0. Jadi itu maju atau mundur?,” kata Ina Liem.
Dia juga menekankan bahwa UN hanya melatih anak Kepada menjawab. Di pun mengutip ucapan dari Prof. Stella Christie yang mengatakan apabila seseorang Mempunyai kemampuan seperti Chat GPT, orang tersebut Bukan akan Bisa Bertanding. “Industri 4.0 butuh anak-anak yang kritis. Kritis dimulai dari mempertanyakan. UN melatih kemampuan itu atau Bukan?,” ucapnya.
Dia pun meminta, jangan Tamat Kemdikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bukan bersinergi karena anak-anak Indonesia yang akan dirugikan.
Di lain pihak, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kemendikdasmen Kepada meminta penjelasan terkait arah kebijakan baru. Hetifah mengingatkan agar perubahan Bukan dilakukan semata Kepada menampilkan perbedaan.
“Tentu memerlukan kajian yang mendalam dari pemerintah apabila akan melakukan perubahan kebijakan. Hal yang perlu ditekankan dalam konteks ini Yakni, perubahan itu jangan Tamat didasarkan atas pertimbangan Ingin beda, karena Eksis adagium ‘ganti menteri ganti kebijakan’,” ujarnya. (S-1)
