Liputanindo.id JAKARTA – Rencana kebijakan dan komitmen investasi (CIPP) program pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP) Formal menganggarkan USD 21,6 miliar atau setara Rp 333,5 triliun.
“Dukungan pendanaan yang kuat menjadi hal krusial dalam mewujudkan Sasaran ambisius transisi Daya di Indonesia,” Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara peluncuran Berkas CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga:
PLN dan MKI Ajak Stakeholder Implementasikan Transisi Daya di Berbagai Lini
Arifin menjelasakan komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan Serempak awalnya bernilai USD 20 miliar atau setara Rp308,8 triliun. Tetapi kini dengan berbagai penambahan telah mencapai USD 21,6 miliar setara Rp 333,5 triliun, dimana USD 11,6 miliar bersumber dari Biaya publik negara-negara IPG.
Sedangkan USD 10 miliar akan berasal dari bank-bank Global yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.
Arifin Tasrif mengatakan, JETP dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi Daya sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam Sasaran Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Juga sebagai upaya Indonesia mencapai net zero emission di 2060 atau lebih Segera.
“JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi Daya sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam Sasaran ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE di tahun 2060,” kata Arifin.
Rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Berkas CIPP dinilai oleh pemerintah sebagai komitmen JETP dalam membantu Indonesia Kepada mengambil kebijakan di sektor ketenagalistrikan berbasis Daya hijau.
Kementerian ESDM juga sudah mempersiapkan peta jalan net zero emission sektor Daya yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi Daya Tiba dengan 2060.
Sasaran JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari Sasaran yang tertuang dalam Rencana Lumrah Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) sektor Daya.
“Sasaran-Sasaran JETP ini merupakan Sasaran kondisional yang hanya Pandai dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak,” imbuh Arifin.
Berkas CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan Sasaran kondisional Serempak emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan Bagian Daya terbarukan mencapai 44 persen di 2030.
Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi Nihil Rapi ketenagalistrikan pada 2050, satu Sepuluh tahun lebih Segera dari peta jalan yang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia.
CIPP 2023 akan Konsentrasi kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam Kepada menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.
Berkas CIPP merupakan living document yang akan Lalu dimutakhirkan setiap tahunnya agar senantiasa mencerminkan kondisi perekonomian Mendunia dan prioritas kebijakan dalam negeri.
Lebih lanjut, Arifin mengatakan, adanya kerja sama JETP diharapkan dapat mengkatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depannya. Khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi Daya itu sendiri, Merukapan pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.
“Karena tanpa transmisi, Kagak Terdapat transisi. Selain itu, kerjasama teknis dan pendanaan dibutuhkan Kepada dapat mempercepat upaya Penyelenggaraan proyek prioritas yang sudah di identifikasi dalam Berkas CIPP dalam Segala area investasi,” pungkas Arifin.(HAP)
Baca Juga:
Aksi Simpatik Percepatan Transisi Daya di Indonesia
