BAK durian runtuh, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) disebut bakal mendapat pemasukan tambahan Sekeliling Rp400 triliun. Itu berasal dari potensi pendapatan pajak atas kasus-kasus lampau dan potensi penerimaan dari kredit karbon dalam negeri.
Hal itu disampaikan Dewan Penasihat Ruangan Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).
Dia mengaku mendapatkan laporan dari Jaksa Akbar Muda bahwa Terdapat Sekeliling 300 pengusaha pemilik kebun yang menjalankan bisnis dengan Metode ilegal. Metode ilegal yang dimaksud ialah pengusaha itu tak Mempunyai NPWP dan tak Mempunyai rekening bank di dalam negeri.
“Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera Dapat dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih Lamban tapi tahun depan Dapat tambah Rp120 triliun Tengah. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” ujarnya.
Selain itu, sumber pemasukan lain bagi APBN dalam waktu dekat ialah dari kredit karbon. Hashim mengaku ditunjuk sebagai utusan Spesifik presiden dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Dari kajian awal PBB, Indonesia berpotensi menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.
Hashim mengasumsikan harga karbon per ton di Indonesia mencapai US$10. Dia mengatakan bakal melelang kredit karbon tersebut dalam Perhimpunan tersebut. Diharapkan negara penghasil emisi berminat Demi membeli karbon dari Indonesia.
“Berarti apa, berarti itu USD 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, Ampun, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu Kagak dihitung. Berarti apa, kita Dapat dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih Anggaran baru,” urai Hashim.
Selain itu, dari kajian yang dilakukan Jeff Bezos Foundation Berbarengan PBB dan KLHK, Indonesia Tetap berpotensi mendapat tambahan kredit karbon Demi ditawarkan sebanyak 600 juta ton.
Dus, kata Hashim, Indonesia dapat Kesempatan pendapatan baru Tengah sebesar US$6 miliar. “Berarti kita Dapat dapat (Tengah) Rp190 triliun tambahan Anggaran Demi masuk APBN,” imbuhnya.
“Berarti apa, kita dari pengusaha Bandel Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita Dapat dapat Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih Anggaran baru,” pungkas Hashim. (Mir/M-4)
