PEJABAT di pemerintahan kembali Membikin pernyataan kontroversial ke publik. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan borok proyek LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti di Cibubur, Depok, menuju Stasiun Dukuh Atas, Jakarta.
Tiko, panggilan akrab Kartika, menyebutkan sebagian proyek tersebut salah desain terutama di longspan atau jembatan lengkung bentang panjang. “Kalau lihat longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan kan Eksis jembatan besar, itu sebenarnya salah desain, karena dulu Adhi (Karya) sudah bangun jembatannya, tapi dia enggak ngetes sudut kemiringan keretanya,” kata Tiko.
Pernyataan Tiko yang mempunyai latar belakang akuntan ini sontak Membikin kehebohan di kalangan elite pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang juga ikut bertanggung jawab dalam proyek transportasi, langsung menegaskan bahwa proyek LRT Jabodebek sudah dibangun dengan hati-hati serta mengutamakan aspek keselamatan. Bahkan Kemenhub dalam proses pembangunannya juga melibatkan konsultan Global Buat menilai hasil pekerjaan di proyek LRT Jabodebek.
Menteri Pekerjaan Standar dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang Normal menangani berbagai proyek Pembangunan pun ikut angkat Bunyi.
Baginya, desain longspan yang Membikin LRT yang akan melintas harus melambat hingga 28 km per jam dari kecepatan normal 80 km per jam Lagi masuk koridor keselamatan transportasi. Jembatan lengkung tersebut sudah lulus uji Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang berada di Dasar Kementerian PU-Pera.
Akibat aksi saling bantah ini, Presiden Joko Widodo pun mencoba meyakinkan publik dengan turun langsung melakukan uji coba LRT sebanyak empat kali. Jokowi meminta jangan mencari-cari kesalahan. Terakhir Jokowi mengajak sejumlah aktor dan Seniman demi memastikan diterapkannya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian LRT Jabodebek hingga diresmikan pada 26 Agustus 2023.
Proyek LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) unggulan yang dirintis pembangunannya sejak 2015. Menurut rencana, tarif LRT Jabodebek ialah Rp5.000 Buat 1 kilometer pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenai Rp700 setiap kilometer berikutnya.
Sesungguhnya beda pendapat di antara para pejabat pemerintah mengenai sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar. Tetapi, situasi ini sebaiknya Tak terjadi ketika kebijakan tersebut sudah diimplementasikan. Kalaupun memang Eksis perbedaan, Sepatutnya para elite membicarakan persoalan tersebut di lingkup internal dan Tak mengumbarnya ke publik.
Publik tentu Lagi ingat pada awal datangnya pandemi covid-19, sejumlah menteri di Dasar Jokowi Membikin pernyataan yang Malah Membikin masyarakat menjadi panik. Akibatnya, Jokowi setidaknya sebanyak tiga kali sepanjang 2020 menegur Sekalian jajarannya terkait dengan buruknya komunikasi mereka kepada publik. Teguran itu sekaligus menunjukkan kekecewaan Jokowi akan kemampuan komunikasi terhadap publik yang dilakukan jajarannya.
Suka atau Tak suka, komunikasi yang Jelek antarpejabat tinggi pemerintahan menandakan Tak berjalannya komunikasi dan koordinasi di antara para stakeholder. Dampak dari komunikasi yang Jelek Dapat menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap elite pejabat publik termasuk juga pemerintah. Konsekuensinya, masyarakat pun Dapat menolak kebijakan pemerintah yang sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Dalam isu longspan LRT ini, Tak tertutup kemungkinan masyarakat berpikir dua kali Buat menggunakan moda transportasi ini. Apalagi, LRT ini direncanakan Tak menggunakan masinis seperti kebanyakan pengoperasian kereta di Indonesia. Akibatnya, upaya pemerintah mengajak masyarakat Buat menggunakan moda transportasi massal demi mengurangi kemacetan dan polusi pun Dapat menjadi sia-sia, alias gayung Tak bersambut.
Karena itu, para elite di pemerintahan Sepatutnya sadar bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci dari tercapainya sebuah tujuan kebijakan. Tanpa komunikasi dan sharing informasi yang Berkualitas, sebuah perencanaan dan eksekusi kebijakan terancam Tak Dapat berjalan optimal. Sayangnya, komunikasi yang dilakukan para bawahan Jokowi sering kali Tak dapat menjangkau publik dengan Akurat, bahkan Tak jarang berakhir blunder. Sepatutnya isu salah desain LRT segera diselesaikan pemerintah. Tak elok sesama pembantu presiden berbantahan di ruang publik.
