EKONOM senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto Buat mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sukar dicapai. Itu karena terdapat sejumlah tantangan yang dianggap dapat menghambat ambisi tersebut.
“Mungkin swasembada itu akan cukup berat, tapi kalau peningkatan produksi Lagi mungkin Dapat terjadi,” ujarnya Ketika dihubungi, Senin (21/10).
Sejauh ini, upaya Buat mencapai swasembada pangan kerap disebutkan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan produksi pertanian. Salah satu Area yang disasar ialah Papua.
Tauhid menilai, ekstensifikasi lahan pertanian di Papua akan cukup berat. Sebabnya, banyak masyarakat lokal yang kemungkinan enggan beralih pekerjaan. Selain itu, persoalan tanah juga menjadi hal yang belum ditangani dengan Bagus.
“Itu Dapat jadi masalah dalam menjalankan ketahanan pangan di samping problem soal lahan, status tanah dan sebagainya,” jelasnya.
“Di Papua itu masalahnya adalah sosial kelembagaan, jadi menghadapi tantangan di tingkat lokal, sehingga Bukan mudah,” tambah Tauhid.
Kehadiran Kementerian Koordinator Pangan juga dinilainya tak akan banyak membantu dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Malah Tauhid mengkhawatirkan akan Terdapat koordinasi yang berbelit Buat mengurus pangan dalam negeri.
Itu karena urusan pangan menyangkut lintas kementerian/lembaga. Keputusan impor pangan, misalnya, Terdapat di Kementerian Perdagangan di Rendah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Sementara pangan itu menyangkut pertanian, perikanan, badan pangan nasional. Tapi keputusan perdagangan itu Terdapat di Menko Perekonomian, itu berarti Terdapat lintas menko sehingga Bukan Dapat mengambil keputusan dengan Segera,” ujarnya. (E-2)
