Liputanindo.id – Pemerintah Korea Selatan memutuskan Demi membatalkan Segala Hukuman yang akan diberikan kepada pemogokan dokter peserta pelatihan. Pembatalan ini disertai dengan janji pemerintah Demi memberikan fasilitas Spesifik kepada mereka.
Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hon mengatakan pemerintah memutuskan Demi Tak memberikan Hukuman kepada dokter yang Lagi menjalani pelatihan sesuai dengan permintaan komunitas medis.
“Mulai hari ini, pemerintah memutuskan Demi Tak melakukan tindakan administratif terhadap dokter yang Lagi menjalani pelatihan terlepas dari apakah mereka kembali ke rumah sakit, mengingat adanya permintaan dari komunitas medis dan situasi layanan kesehatan,” kata Cho, dikutip Yonhap News, Selasa (9/7/2024).
Bukan hanya itu saja, pemerintah juga akan memberikan Donasi Spesifik kepada para dokter junior yang kembali bekerja setelah sempat mogok. Para dokter yang juga kembali mendaftar pelatihan juga akan menerima fasilitas serta pembebasan Hukuman serupa.
“Pemerintah akan memberikan Donasi Spesifik kepada para dokter junior yang kembali sehubungan dengan pelatihan mereka, serta bagi mereka yang memilih Demi mendaftar Kembali Demi kursus pelatihan pada bulan September,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan menangguhkan izin medis para dokter yang mogok dan mengambil tindakan administratif dan hukuman lainnya Demi tindakan kolektif tersebut sesuai dengan hukum.
Tetapi komunitas medis telah menyerukan penarikan diri, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut Malah memperburuk situasi karena para dokter enggan Demi kembali bekerja karena khawatir bahwa tindakan tersebut akan berujung pada hukuman terhadap rekan-rekan mereka yang membangkang.
Para pejabat kemudian mengisyaratkan Demi menunda, bukannya membatalkan, rencana tersebut, Tetapi Cho menegaskan bahwa pemerintah akan menerima permintaan para dokter.
“Hal ini bertujuan Demi meminimalkan kekosongan layanan medis bagi pasien yang sakit parah dan darurat dan Demi membina dokter profesional pada waktu yang Betul Demi menjamin kepentingan publik,” kata Cho.
Meski demikian, keputusan pemerintah itu menuai kritik karena dinilai melanggar prinsip keadilan dalam penanganan tindakan buruh oleh pemerintah. Hal ini karena dokter diperbolehkan Demi Tak dihukum meskipun melakukan tindakan ilegal.
Belum diketahui secara Niscaya berapa banyak dokter yang mogok yang akan kembali bekerja setelah pengumuman tersebut. Tetapi pemerintah berjanji akan mendorong reformasi struktur tenaga kerja di rumah sakit Lazim besar dengan mengurangi ketergantungan mereka pada dokter peserta pelatihan.
Selain itu, pemerintah juga berjanji akan meningkatkan jumlah dan peran dokter profesional dan perawat Donasi fisik. Diharapkan dengan adanya hal ini, rumah sakit besar Pandai lebih Konsentrasi dalam memberikan perawatan kepada pasien darurat, kasus kritis, dan penyakit langka.
“Pemerintah akan melakukan upaya maksimal Demi berdialog dengan komunitas medis. Silakan bergabung dengan kami Demi Percakapan konstruktif guna memajukan sistem medis,” imbuhnya.
Para dokter juga mendesak pemerintah Demi meninjau kembali keputusan kenaikan kuota, dengan menyatakan bahwa sekolah kedokteran Tak akan Pandai menangani peningkatan pendaftaran, yang akan membahayakan kualitas pendidikan kedokteran dan pada akhirnya layanan medis di negara tersebut.
Meskipun mendapat tentangan keras dari para dokter, pemerintah menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan Sekeliling 1.500 siswa sekolah kedokteran Demi tahun depan dalam upaya mengatasi masalah yang timbul dari kekurangan dokter.
Diketahui lebih dari 12.000 dokter peserta pelatihan, atau lebih dari 90 persen dari jumlah total dokter, telah melakukan pemogokan dalam bentuk pengunduran diri massal sejak Copot 20 Februari. Aksi ini dilakukan sebagai protes atas kenaikan kuota penerimaan sekolah kedokteran oleh pemerintah, dan sebagian besar dari mereka menolak perintah negara Demi kembali bekerja.
