Begitu berpidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Berbarengan DPR RI-DPD RI 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya, kepemimpinan hasil Pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan pemimpin ke depan setidaknya Bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai Begitu ini. Hal itu dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas 2045.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan Indonesia Mempunyai Kesempatan besar Buat meraih Indonesia Emas 2045, yakni menyabet posisi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Jokowi menyebut pemerintah Begitu ini sudah menyiapkan strategi Buat meraih cita-cita tersebut. Di usia emas itu, Indonesia akan Mempunyai bonus demografi dengan 68% warganya ialah penduduk usia produktif.
Pernyataan Presiden mengenai situasi kekinian tersebut terkesan hanya manis di atas kertas. Kondisi riil yang dialami masyarakat Indonesia kebanyakan seperti jauh panggang dari api. Sejumlah permasalahan Lagi terbilang kronis Buat dipecahkan.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, walaupun Begitu ini produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan penduduk berjumlah 276 juta mencapai Rp5.000 triliun, sebanyak lebih dari 57,17% tersebar di Pulau Jawa. Sisanya terdistribusi di Kawasan lain di Indonesia.
Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan yang terjadi sejak awal kemerdekaan negeri ini belum juga teratasi. Memang Jokowi menjanjikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu solusi pemerintah Buat mengatasi ketimpangan. Tetapi, efektivitas kebijakan tersebut Lagi dipertanyakan karena butuh ratusan triliun Buat mewujudkan pembangunan infrastruktur IKN di tengah duit negara yang terbilang cekak. Sementara itu, investor swasta Berkualitas lokal maupun asing yang diundang Buat berinvestasi di IKN, hingga kini belum terlihat batang hidungnya.
Di sisi lain, praktik korupsi yang dituding sebagai penghambat Istimewa pembangunan negara Tak juga hilang. Kalaupun Eksis penindakan, masyarakat menyaksikan praktiknya Lagi bersifat tebang pilih dan cenderung hanya menjadi gimik. Pemerintah dinilai Tak serius memerangi praktik rasuah.
Belum Kembali persoalan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang pada kuartal II 2023 tercatat sebesar US$396,3 miliar atau meningkat tiga kali lipat Apabila dibandingkan dengan jumlah utang pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sejumlah politikus di Senayan mengatakan praktik pengelolaan utang di masa Jokowi tak berjalan dengan Berkualitas dan hanya sekadar gali lubang tutup lubang.
