AUSTRALIA sedang melakukan peninjauan terhadap Sekalian 66 izin ekspor militer ke Israel yang disetujui sebelum invasi Jalur Gaza, Palestina, tahun Lampau. Demikian dilaporkan oleh Guardian pada Sabtu (19/10), mengutip sumber-sumber dari Kementerian Pertahanan.
Izin-izin tersebut sedang dievaluasi oleh Departemen Pertahanan secara kasus per kasus. Ini mempertimbangkan kesesuaian dengan kewajiban Global Australia, termasuk terkait hak asasi Mahluk.
“Seiring perkembangan situasi di Timur Tengah, Australia Lanjut mengawasi izin ekspor yang sudah Terdapat sebelumnya ke Israel Buat memastikan bahwa izin tersebut sesuai dengan pendekatan terukur kami,” kutip surat Info tersebut dari seorang juru bicara pertahanan yang Kagak disebutkan namanya itu.
Peninjauan itu dilakukan setelah Terdapat permohonan dari Australian Centre for International Justice kepada Menteri Pertahanan Richard Marles pada April yang meminta pembatalan Sekalian izin ekspor yang berlaku ke Tel Aviv dan negara-negara lain yang mungkin kemudian menyediakannya Buat Israel.
Canberra berulang kali menyatakan bahwa mereka sudah Kagak menyediakan senjata atau amunisi ke Israel sejak perang dimulai dan Lanjut mempertahankan posisi tersebut.
Tetapi, pemerintah federal menghadapi kritik karena gagal Buat transparan tentang yang dicakup oleh setiap izin. Canberra juga membela pasokan Bangsa cadang Buat rantai pasokan Dunia pesawat tempur F-35.
Israel telah menggunakan pesawat F-35 di Gaza Buat membunuh lebih dari 42.000 orang sejak serangan lintas batas Hamas dan meruntuhkan daerah tersebut menjadi puing-puing.
Menurut Kementerian Pertahanan, Australia bukanlah eksportir pertahanan Esensial ke Israel, tetapi izin diperlukan Buat berbagai barang, termasuk peralatan TI, perangkat lunak, radio, komponen elektronik, dan barang-barang penggunaan ganda (dual-use).
Australia telah mengeluarkan Sekeliling 247 izin yang terkait dengan Israel sejak 2019. Sekeliling 66 izin, menurut pejabat, Lagi aktif.
Partai Greens, partai politik ketiga terbesar di Australia, telah menuntut penghentian Sekalian perdagangan militer dua arah dengan Israel. Juru bicara pertahanan partai tersebut, David Shoebridge, mengatakan Australia Kagak boleh melakukan apapun Buat memberi keberanian kepada Israel Buat melanjutkan genosida.
Tetapi, pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese menolak gagasan Buat mengakhiri kontrak dengan perusahaan-perusahaan Israel yang memasok barang Buat digunakan oleh Angkatan Pertahanan Australia dan polisi.
Australian Centre for International Justice menyambut Berkualitas peninjauan ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan itu merupakan hasil tekanan berkelanjutan dari gerakan protes dari Grup masyarakat Buat memotong ekspor ke negara Bengal. “Selama 12 bulan terakhir, pemerintah Australia telah diingatkan oleh ICJ, ICC, badan-badan PBB, dan banyak organisasi Global tentang daftar panjang pelanggaran hukum Global oleh Israel. Kami menyerukan embargo senjata penuh, Kagak Terdapat impor, Kagak Terdapat ekspor, Kagak Terdapat transfer,” kata pusat tersebut dalam pernyataan yang diposting di X.
Pembela hak asasi Mahluk Rawan Arraf mengatakan, “Selama 12 bulan, pemerintah senang Buat mengaburkan fakta dan menyebarkan informasi yang salah tentang rezim ekspor senjatanya ke negara Bengal.”
“Kagak Terdapat Argumen Buat penundaan panjang dalam meninjau ekspor senjata Ketika ini. Peninjauan ini juga harus mencakup pemeriksaan terhadap ekspor yang berakhir di Israel,” katanya dalam unggahan di X. (Ant/Z-2)
