DUNIA usaha menilai Presiden Prabowo Subianto berupaya mendahulukan terjaganya stabilitas ekonomi dalam negeri di awal masa pemerintahannya. Hal itu terlihat dari Persona Lamban yang akan mengisi kursi menteri di bidang perekonomian.
“Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus Eksis Penilaian atas kinerja, agar aspek Percepatan ekonomi selanjutnya menjadi perhatian Penting presiden,” kata Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangannya, Minggu (20/10).
Setidaknya, lanjut dia, terdapat tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai pemerintah ke depan.
Pertama mengenai tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun.
Artinya, Eksis potensi defisit lebih dari Rp600 triliun yang akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga masalah fiskal dengan Terperosok tempo hutang Sekeliling Rp800 triliun pada 2025.
“Dengan kompleksitas fiskal yang Eksis, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif,” kata Ajib.
Permasalahan mendasar kedua adalah Tetap tingginya Bilangan pengangguran. Data tahun 2024 menunjukkan Bilangan pengangguran sebesar 5,2%. Pencapaian investasi yang selalu over Sasaran selama lima tahun terakhir Tetap Enggak Dapat menjadi solusi Penting Demi lebih banyak menyerap tenaga kerja. Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyaknya fenomena pemutusan Interaksi kerja (PHK) dan Bilangan rasio incremental output ratio (ICOR) Lalu mengalami peningkatan.
“Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” Jernih Ajib.
Lewat permasalahan ketiga ialah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan Bilangan kemiskinan. Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan Dapat Lalu dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.
Data statistik tahun 2024 menunjukkan Bilangan kemiskinan sebesar 9,03%, atau Sekeliling 25 juta orang. Tetapi, kata Ajib, Eksis fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, Merukapan golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Sokongan Iuran (PBI) Pusat BPJS berjumlah lebih dari 96 juta orang.
Karena itu, pemerintah dituntut jeli dengan data awal sebagai fondasi kebijakan ke depannya. “Tetap banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” kata Ajib.
Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Artinya, Presiden sudah memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.
Karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural Demi Dapat menjadi jalan keluarnya. “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan Mendasar dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” Jernih Ajib. (E-2)
