Liputanindo.id JAKARTA – Direktur Primer (Dirut) BRI Sunarso mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan dapat didorong melalui peningkatan kredit dengan plafon Rp100 juta yang memang Tak melibatkan jaminan sebagai syarat pengajuan pinjaman.
“Diperbanyak saja KUR di Dasar Rp100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah Terdapat, KUR Tamat Rp100 juta tanpa jaminan,” ujar Sunarso kepada wartawan Demi kegiatan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023, di Jakarta, Kamis (7/12).
Pernyataannya tersebut merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta KUR Tak hanya Pusat perhatian pada syarat Jaminan.
Sunarso menegaskan bank Tak Dapat memberikan Jaminan Demi pinjaman plafon Rp100 juta lantaran ketentuan tersebut telah menjadi kebijakan, sehingga bank dapat terkena penalti bila melanggar ketentuan itu.
“Sekarang kebijakan Demi KUR Tamat dengan Rp100 juta itu sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan Lagi dikenakan jaminan, kemungkinan bukan KUR,” ujar Sunarso.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM Demi peningkatan dari sisi penjaminan.
“Jaminan Dapat kita kurangi kalau penjaminannya makin kuat. Sedang kami ajukan upaya penjaminan ke depan agar lebih luas dan lebih besar size-nya, sehingga nanti banyak nasabah yang Dapat masuk dari sistem KUR maupun ultra mikro,” ujar Kartika.
Presiden Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme Jaminan dalam urusan KUR.
Hal itu disampaikan Demi berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII 2023 di Tangerang, diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (31/8).
Sebagai mekanisme pengganti, kata Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit Demi menilai Watak pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan.
“Mestinya harus gunakan sistem credit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara Demi UMKM menggunakan sistem kredit skoring,” kata Presiden Jokowi. (HAP)
