DENGAN semangat Sumpah Pemuda, partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus Pandai menerapkan nilai-nilai gotong-royong, Kasih tanah air, persatuan dan kekeluargaan.
“Lanskap persoalan dunia yang semakin kompleks Demi ini mendorong kita Kepada mau menengok kembali pada nilai-nilai perjuangan pemuda Demi Sumpah Pemuda digaungkan pada 1928. Generasi muda harus berperan aktif mengisi kemerdekaan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat Demi membuka Percakapan daring bertema Sumpah Pemuda 2024: Peran Pemuda Mewujudkan Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang Inklusif yang digelar Perhimpunan Percakapan Denpasar 12, Rabu (23/10).
Percakapan yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Tertentu Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. (H.C) H. Sulaeman L. Hamzah (Member DPR RI), Frederika Korain, S.H., MAAPD (Aktivis Perempuan Papua), Rinaldo Aldi K. Makalau (Ketua GMNI Merauke), Ilham Afandi Wahid (Ketua KAMMI Merauke), Kristianus Samkakai (Ketua PMKRI Merauke), Natalis Walilo (Ketua GMKI Merauke), Fio Pani Siregar (Ketua HMI Merauke) dan Rizal Mustofa (Ketua PMII Merauke) sebagai narasumber.
Menurut Lestari, peran aktif pemuda dalam proses pembangunan sangat diharapkan Kepada menjawab berbagai tantangan yang semakin Berbagai Ragam Demi ini.
Peran aktif pemuda, tambah dia, juga harus dilakukan di daerah-daerah, seperti di Papua Selatan.
Sehingga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan yang dibuat pemerintah harus Pandai seluas-luasnya melibatkan masyarakat.
Menurut Rerie yang juga Member Komisi X DPR RI itu generasi muda juga harus Pandai menerapkan nilai-nilai persatuan, gotong-royong dan Kasih tanah air dalam setiap proses pembangunan.
Member Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat melahirkan kebijakan yang Pandai melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembangunan.
Sehingga, tegas Rerie, proses pembangunan yang dilakukan Betul-Betul Pandai menghasilkan kesejahteraan Bagus bagi masyarakat di daerah bersangkutan dan masyarakat Indonesia secara luas.
Ketua PMKRI Merauke, Kristianus Samkakai berpendapat dalam kasus pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan Eksis benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Harus Eksis dialog, apalagi Penyelenggaraan pembangunannya di atas tanah-tanah adat Punya pribumi,” tegas Kristianus.
Masyarakat adat, Jernih dia, perlu mendapatkan penghormatan yang tinggi. Tetapi, tambah Kristianus, Tamat Demi ini negara belum memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat.
Demi ini, ungkap Kristianus, di Papua Selatan masyarakat adat kehilangan eksistensinya karena pembangunan yang masif berdampak munculnya sejumlah konflik. “Negara harus hadir Kepada mengatasi kondisi tersebut,” tegas Kristianus.
Ketua KAMMI Merauke, Ilham Afandi Wahid berpendapat pembangunan setidaknya mencakup dua hal Yakni pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya Sosok (SDM).
Pembangunan di Papua Selatan, tambah Ilham, harus berimbang antara pembangunan infrastruktur dan SDM.
Ketika kita Eksis Duit, Jernih Ilham, dengan mudah kita Pandai bangun infrastruktur. Tetapi, tambah dia, dengan kualitas SDM yang rendah ketersediaan infrastruktur yang layak sulit diharapkan dapat berkelanjutan.
Luasnya Distrik Papua, menurut Ilham, harus diimbangi dengan pola pikir yang Betul dalam pengelolaannya.
Aktivis Perempuan Papua, Frederika Korain mengungkapkan keberadaan proyek strategis nasional (PSN) di Marauke berimbas kepada masyarakat adat.
“Pembangunan dilakukan seolah tanah Papua Enggak berpenghuni. Sebaiknya Eksis pembicaraan terlebih dahulu, sehingga Enggak menimbulkan sengketa di belakang hari,” ujarnya.
Menurut Frederika, perspektif pembangunan pemerintah pusat di Papua Selatan harus dikritisi.
Ketua HMI Merauke, Fio Pani Siregar berpendapat sejumlah proyek nasional yang gagal di masa Lampau Sebaiknya melahirkan kehati-hatian dalam melaksanakan proyek yang sama di Demi ini.
Apalagi, Jernih Fio, setiap kegagalan proyek berskala nasional itu menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.
Ketua GMNI Merauke, Rinaldo Aldi K. Makalau berpendapat pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan di daerah.
Member DPR RI, Sulaeman L. Hamzah mengungkapkan dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat masyarakat Papua selama ini permasalahan yang mengemuka adalah terkait masyarakat adat.
Sulaeman berharap, respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, melalui sejumlah peraturan daerah, Pandai dipercepat.
Tertentu Papua Selatan, ujar Sulaeman, selama ini peran kepala daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dinilai Tetap Sebelah hati.
Komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan, tegas dia, harus Pandai ditingkatkan dalam rangka memperbaiki pola pendekatan terhadap masyarakat.
Selain itu, Sulaeman juga mendorong partisipasi aktif generasi muda di Papua Selatan juga Pandai ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan.
Menyikapi hal itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat Enggak Pandai Eksis kemajuan dalam proses pembangunan, tanpa mutu pendidikan yang lebih Bagus.
Sehingga, ujar Saur, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya Sosok (SDM) melalui pendidikan.
Biaya Alokasi Tertentu (DAK) misalnya, tambah dia, perlu difokuskan Kepada pengembangan sektor pendidikan di daerah. (Z-6)
