SEMANGAT berdiri di atas kaki sendiri, tak mau bergantung Kembali pada negara lain, bahkan sebaiknya negara lain bergantung pada Indonesia, sering digaungkan Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, mantan Gubernur DKI itu geram dengan kebiasaan impor jajaran pemerintahannya terhadap sejumlah komoditas. Tradisi impor, menurutnya, Enggak masuk Pikiran sehat bila Menonton sumber daya alam dan kemampuan anak bangsa memproduksi sejumlah komoditas Krusial Buat bangsa ini.
Gayung tak bersambut. Kegeraman Jokowi tak berdampak apa pun.
Tengok saja akhir tahun Lewat heboh impor beras sebanyak 200 ribu ton dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan. Total anggaran Buat mendatangkan beras impor itu sebanyak Rp1,8 triliun. Total beras impor Tamat Februari Lewat sebanyak 500 ribu ton.
Kehebohan impor beras terjadi karena di kalangan pembantu Presiden Jokowi bersilang pendapat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan Indonesia tak perlu mengimpor beras karena produksi beras dalam negeri mencukupi. “Bahkan, lebih dari cukup. Saya bicara Guna data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” tandasnya. Begitu ini, kata dia, lumbung beras di Indonesia juga bertambah dari sembilan provinsi kini menjadi 15 provinsi.
Syahrul seolah berjalan sendiri dengan sikapnya menolak impor beras. Sikapnya menolak impor beras seudah sejalan dengan UU no 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa dilarang impor pangan sepanjang produksi pangan Lagi Dapat disiapkan di dalam negeri. Tetapi, sikap Syahrul berbeda dengan Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ketiganya menyepakati bahwa impor dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang menipis sehingga harus segera ditambah Buat mengantisipasi kondisi darurat.
Meski Kepala Bulog dan Mendag sepakat soal dimulainya impor beras, batas importasi mereka berbeda pendapat. Zulkifli Hasan menekankan keran impor beras harus ditutup akhir Januari 2023. Sementara itu, Budi Waseso alias Buwas menyatakan impor beras baru akan berakhir pada pertengahan Februari. Anehnya, di tengah importasi beras harga beras dalam negeri Malah bergejolak tinggi.
Kini, silang pendapat importasi berlanjut ke soal impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyatakan importasi itu dilakukan karena kebutuhan yang mendesak. Alasannya, Buat memenuhi kapasitas angkut, dengan pengguna jasa KRL pada 2025 diprediksi Dapat mencapai 2 juta orang per hari.
Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan pihaknya merencanakan ‘pengadaan kereta bukan baru’ Buat mengganti kereta yang menurut rencana akan dikonservasi mulai tahun ini. Jumlah kereta yang akan dikonservasi, kata Anne, sebanyak 10 pada 2023 dan 19 pada 2024.
Tetapi, keinginan PT KCI yang didukung Kementerian Perhubungan bertepuk sebelah tangan. Dirjen Daglu Kementerian Perdaganan mendapatkan surat jawaban dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti. Alasannya, pemerintah Konsentrasi meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan kebijakan importasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan pelayanan transportasi publik. Menurutnya, gerbong KRL itu Dapat dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).
Senada dengannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan persoalan pengadaan gerbong kereta Buat menggantikan 10 rangkaian kereta (train set) KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 itu harus segera diselesaikan. Dia menyayangkan perencanaan pengadaan gerbong kereta itu Enggak dilakukan sejak awal sehingga industri dalam negeri Mempunyai rentang waktu yang cukup Buat memproduksi kebutuhan rangkaian kereta tersebut.
Dari polemik kasus importasi Terdapat benang merah yang sama, yakni rencana importasi itu berlangsung dengan jurus mepet. Dari sejumlah kasus karena unsur ‘kegentingan yang memaksa’ yang mungkin karena ‘memaksakan kegentingan’ akhirnya rencana impor yang semula gegeran dan menyita perhatian publik akhirnya terlaksana juga. Orkestrasi kementerian dan lembaga Lagi sumbang dalam memadukan irama Kasih produk lokal sehingga importasi tak berkesudahan dalam berbagai komoditas dan kebutuhan bangsa ini. Indonesia akan menjadi negara raksasa Kalau memegang Kukuh Amanat Bapak Bangsa, Bung Karno.”Indonesia harus berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi dan Mempunyai Watak yang kuat,” tandasnya. Tabik!
