KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) membantah sektor transportasi di Indonesia bakal melambat lantaran terjadi penurunan alokasi anggaran. Kemenhub berdalih, pemangkasan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang pada pemerintahan baru.
“Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pengalokasian RAPBN 2025 adalah adanya transisi pemerintahan baru, sehingga terdapat ruang fiskal yang harus dijaga oleh Kemenkeu untuk mengakomodir program pemerintahan baru periode 2025-2029,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat dihubungi, Senin (26/8).
Diketahui sementara ini anggaran Kemenhub untuk tahun depan menyusut 36% dari Rp38,9 triliun di 2024 menjadi Rp24,8 triliun. Penurunan itu disebut oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Distrik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno sebagai kemunduran sektor transportasi nasional.
Adita tak menampik penurunan anggaran tersebut cukup dalam. Hal itu juga dipastikan akan menyebabkan keterbatasan bagi Kemenhub dalam membiayai proyek-proyek yang ditargetkan dan ditugaskan pada Kemenhub, antara lain untuk layanan keperintisan, pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara, dan lainnya.
“Buat itu perlu dicari upaya-upaya pendanaan kreatif seperti KPBU dan lainnya. Jadi belum tentu juga bisa dikatakan penurunan anggaran Kemenhub akan menandakan pelambatan sektor transportasi di tahun depan,” pungkas Adita. (Mir/J-3)
