TRANSISI pemerintahan Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terjadi beberapa hari Kembali. Pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, pengambilan sumpah oleh presiden baru akan dilaksanakan.
Eksis sejumlah pesan yang disampaikan oleh Ahli hukum tata negara sekaligus mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, kepada pemerintahan baru utamanya di 100 hari kerja pertama.
Jimly mengatakan bahwa sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto harus Bisa melakukan transformasi hukum secara menyeluruh dan menyesuaikan sistem kelembagaan kabinet lantaran sebagian besar kementerian yang dibentuk Mempunyai nomenklatur yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
“Yang harus diselesaikan Prabowo-Gibran dalam 100 hari, cukuplah urusan kepastian hukum mengenai transformasi kelembagaan kabinet dulu, yang mengalami banyak sekali perubahan dalam struktur jabatan di pemerintahan kabinet,” ujarnya kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jum’at (18/10).
Jimly menilai bahwa transformasi kelembagaan pada susunan kabinet yang baru akan berdampak pada sistem kerja, meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses reformasi birokrasi. Apabila hal ini berhasil dilakukan Prabowo, lanjut dia, efektivitas pelayanan Lazim akan berjalan dengan Konsisten.
“Enggak usah dulu muluk-muluk, karena Pengaruh perubahan kelembagaan di tingkat kabinet saja sangat luar Lazim akibatnya bagi efektivitas fungsi-fungsi birokrasi pelayanan Lazim,” kata mantan Member DPD itu.
Selain itu, Jimly juga menekankan pentingnya pemerintahan Prabowo ke depan Buat mentransformasi sistem hukum secara menyeluruh. Dalam urusan hukum dan politik, dia berharap Prabowo Bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kepercayaan publik dalam sistem keadilan Indonesia.
“Selanjutnya baru soal transformasi menyeluruh Buat tata ulang sistem politik dan sistem hukum serta dunia peradilan, berdasarkan hasil Penilaian total sistem kenegaraan pasca 25 tahun reformasi,” tandasnya. (J-2)
