Liputanindo.id – Staf Tertentu (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro menyatakan bahwa isu keretakan Rekanan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang Buat mengganggu keberlanjutan pemerintahan.
Juri Ardiantoro melalui keterangannya di Jakarta, mengatakan spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak Pusat perhatian pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.
“Kalau Terdapat upaya mengadu domba dengan Konkret-Konkret mengatakan Rekanan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Demi ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (27/8/2024).
Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada Percaya bahwa telah terjadi keretakan.
Juri menjelaskan bahwa Pusat perhatian Penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo Demi ini adalah meletakkan pondasi yang kuat Buat memuluskan transisi pemerintahan.
Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Prabowo yang merupakan Presiden Terpilih Buat menyusun agenda-agenda strategis Buat menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan.
“Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Juri menambahkan politik adu domba merupakan politik usang yang sangat Enggak disukai oleh masyarakat Indonesia.
“Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” katanya.
Sebelumnya di penutupan Kongres PAN, Sabtu (24/8), Prabowo menanggapi isu keretakan dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut isu tersebut sebagai upaya adu domba dan mengaku Enggak mempermasalahkan hal itu.
Ia meminta agar Enggak Terdapat Kembali penggunaan metode adu domba dan menegaskan bahwa intelijen harus digunakan Buat kepentingan bangsa, bukan Buat memata-matai Musuh politik.
