MENTERI Kekuatan dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Tetap adanya ketidakadilan dalam hilirisasi, khususnya nikel.
Misalnya, Biaya bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sangatlah kecil. Sebagai Misalnya, Bahlil menyebut bahwa di Halmahera Tengah, satu kawasan industri Pandai menghasilkan Rp12,5 triliun dari nikel. Akan tetapi, pemerintah pusat hanya membagikan kepada kabupaten sebesar Rp1,1 triliun dan Rp900 miliar kepada pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, Bahlil pun membeberkan setidaknya tiga solusi Buat mengatasi ketidakadilan dalam hilirisasi nikel.
“Yang pertama, solusi Buat pemerintah daerah, kita harus Membikin aturan atau merubah aturan Buat DBHnya diberikan secara proporsional. Jangan hasil kekayaannya diambil, yang didapatkan oleh negara dan apa yang diberikan kepada daerah Kagak berimbang,” ucap Bahlil di Sidang Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Mendunia Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10).
Dengan diberikannya DBH yang lebih profesional, daerah-daerah dipercaya Pandai membangun infrastruktur-infrastruktur seperti infrastruktur ekonomi, kesehatan, bahkan Tiba pendidikan.
“Bayangkan kalau kita memakai Dugaan 12,5 triliun, kalau kita kasih 30% saja, itu kan kurang lebih Kurang Lebih 4-5 T dia Pandai dapat. Nah itu cukup Buat daerah Pandai melakukan Percepatan,” beber Bahlil.
Solusi kedua, Bahlil lebih menekankan kepada pengusaha-pengusaha di daerah. Pengusaha di daerah harus diberikan kesempatan, dan ia berharap Kagak adanya monopoli dalam hilirisasi nikel.
“Waktu saya jadi Menteri Investasi, kami Membikin itu menjadi Permen, tapi rasanya Kagak cukup. Harus kita berbentuk perpres, dan diputuskan berapa supaya mengikat. Supaya apa? Karena investasi itu kan, yang ideal itu kan, adalah begitu masuk, dia menciptakan latar belakang pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, orang daerah ini harus muncul. Di sini bagian daripada tujuan kita berbangsa, bernegara, berkeadilan,” tegasnya.
Solusi ketiga, Bahlil pun menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap lingkungan.
“Lingkungan ini aturannya udah bagus, dari A Tiba Z. Tapi eksekusinya, pengawasannya, yang belum kuat. Kedepan kami berpikir, Buat segera Terdapat Gakkum, di Kementerian-Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kami sekarang di Kementerian ESDM, kami mengusulkan Terdapat Gakum, supaya yang main-mainnya diselesaikan saja di situ,” pungkasnya. (S-1)
