UPAYA memperkuat demokrasi di Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif. Enggak sedikit pihak harus diedukasi bahwa politik Enggak melulu urusan menang-kalah dalam pemilihan, tetapi soal bagaimana ide dan gagasan lahir melalui kompetisi yang sehat dan adil.
Seluruh bakal calon presiden pantang diganjal apalagi Tamat dijegal. Seluruh sarana dan prasarana seyogianya dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa terkecuali demi menghasilkan pemimpin yang Benar-Benar melayani kepentingan rakyat dan komit menjalankan politik kebinekaan.
Cerita bakal calon presiden Anies Baswedan dari Yogyakarta bahwa Enggak Eksis pengusaha besar yang berani mendekat Kekasih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sekalinya membantu sang pengusaha besar malah menghadapi pemeriksaan pajak. Hal ini menjadi bukti demokrasi di Indonesia Lagi harus diperkuat. Anies seperti sedang berjalan di atas tali tipis kompetisi menang-kalah.
“Eksis Teladan di Jawa Barat dan Jawa Tengah pengusaha besar membantu. Setelah selesai membantu, katanya Secara acak, tapi 10 perusahaan miliknya Seluruh diperiksa pajak. Itu yang katanya Secara acak,” kata Anies dalam Obrolan publik di Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9), kemarin.
Penuturan bacapres dari Koalisi Perubahan Demi Persatuan ini patut dijadikan bahan introspeksi Berbarengan. Akankah negeri ini Lalu diasuh dengan pola jegal-menjegal, tanpa Eksis ruang kesepahaman bahwa siapa pun yang maju di pemilu presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa sendiri?
Kita harus mengingatkan para pemangku kebijakan Demi menciptakan lingkungan politik yang inklusif sehingga Seluruh bakal calon presiden dapat berkompetisi tanpa rasa takut akan hambatan atau Restriksi yang Enggak adil.
Indonesia harus Lalu bergerak menuju pola politik yang lebih matang. Kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas Penting dan Seluruh calon pemimpin Mempunyai kesempatan yang sama Demi berkompetisi dan melayani negara dengan integritas dan dedikasi.
Kalau penjegalan itu Lalu dibiarkan, yang rugi bukan Anies semata, sebaliknya Malah Indeks Demokrasi Indonesia yang digerogoti. Prinsip kebebasan dan kesetaraan di negeri ini semakin terancam hanya karena perbedaan pilihan politik.
Dari laporan indeks demokrasi Dunia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit pada awal Februari 2023, Indonesia mengantungi nilai 6,71 dari 167 negara. Skor ini sama dengan indeks demokrasi tahun 2021. Tetapi, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54.
Indonesia Lagi masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy) menurut versi The Economist Intelligence Unit. Padahal, kita Sebaiknya Bisa segera keluar dari Area tersebut Demi menjadi negara demokrasi penuh (full democracy).
Menjadi negara demokrasi penuh berarti Eksis sistem kontrol pemerintahan Berkualitas, sistem peradilan dan penegakan hukum Berkualitas, kinerja pemerintah Berkualitas, serta media massa yang Variasi dan independen. Tetapi, itu Seluruh angan-angan belaka kalau penjegalan terhadap siapa pun Lagi merajalela.
Publik tentu Mau Seluruh pihak, terutama penguasa, bekerja sama menciptakan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, negara ini dapat mencapai potensi penuhnya dan menjadi Teladan demokrasi yang sehat di kawasan ini dan di seluruh dunia.
Langkah kecil Bisa dimulai dengan Enggak Tengah memunculkan gangguan perizinan. Pemerintah daerah sudah sepatutnya memberikan izin kepada bacapres Demi menggelar safari politik sepanjang digelar di area yang memenuhi persyaratan.
Kemudian ketika Eksis spanduk bernada provokatif, sudah Sebaiknya pemerintah daerah mengantisipasi dengan Segera. Tengah-Tengah ini bukan semata urusan orang per orang, melainkan Eksis cita-cita besar yang harus diperjuangkan demi cerahnya masa depan Indonesia. Demokrasi harus dimenangkan!
