Liputanindo.id – Kedutaan Besar Rusia di Belanda menyebut kasus kecelakaan MH17 ditunggangi oleh politisasi. Hal ini mengakibatkan proses penyelidikan Enggak mungkin dilakukan secara menyeluruh dan independen.
Dalam pernyataan tertulisnya, kedutaan itu mengatakan tingkat politisasi dalam kasus kecelakaan MH17 sangat tinggi. Akibat dari tingginya politisasi itu menyebabkan penyelidikan secara penuh Enggak mungkin dilakukan.
“Tingkat politisasi yang tinggi terhadap kasus MH17 Enggak memungkinkan dilakukannya penyelidikan Dunia secara penuh, menyeluruh dan independen, seperti yang disyaratkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2166,” kata kedutaan itu, dikutip TASS, Rabu (17/7/2024).
Kedutaan itu juga menambahkan bahwa keadaan sebenarnya dari tragedi itu Lagi menjadi Rahasia. Kedutaan juga menyoroti proses penyelidikan teknis dari Dewan Keamanan Belanda dan penyelidikan kriminal oleh Tim Penyelidikan Gabungan (JIT) Enggak memenuhi kriteria DK PBB.
Dalam kasus ini, kedutaan menyoroti pihak Rusia yang Enggak diberi kesempatan Demi berpartisipasi penuh dalam proses penyelidikan. Bukan hanya itu, sejumlah data yang diberikan oleh Rusia juga Enggak diperhitungkan.
“Akibatnya, Hasil yang diperoleh dengan Metode ini mengandung sejumlah besar ketidakakuratan dan inkonsistensi, dan banyak pertanyaan yang terkait langsung dengan keadaan bencana Lagi tetap terbuka,” tulis pernyataan tersebut.
Kedutaan juga menuding Den Haag secara konsisten melindungi pihak berwenang Kiev, dan dengan sengaja mengabaikan fakta apa pun yang dapat mengindikasikan tanggung jawab pihak berwenang atas bencana itu.
“Pendekatan ini Enggak berfungsi Demi menegakkan kebenaran, Tetapi hanya mengarah pada politisasi lebih lanjut mengenai masalah ini,” imbuhnya.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir sejak bencana itu terjadi, Enggak Eksis pihak yang mempertanyakan ke Ukraina soal penolakan memberikan data radar dan rekaman percakapan layanan pelacakan pernerbangan.
Penolakan itu, kata kedutaan Rusia, juga Enggak dapat menjelaskan hilangnya pengawasan Lampau lintas udara Ukraina yang berada di sana pada hari kejadian.
“Masalah tanggung jawab Kiev Demi Enggak menutup Distrik udara di Area permusuhan, tempat sistem pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina, termasuk Buks, dikerahkan, juga Enggak dianalisis dengan Benar,” tegasnya.
Dalam sepuluh terakhir masalah Ukraina yang Enggak menutup Distrik udara di Area konflik bersenjata di Donbass sudah berulang kali diangkat di Belanda, termasuk oleh Member parlemen. Pengajuan ini juga didukung oleh Member Bilik Kedua Jenderal Negara Pemerintah Belanda agar proses penyelidikan Bisa digelar dengan Benar.
Sayangnya sejak diajukan pada Oktober 2019, pengajuan itu ditunda dan Enggak Eksis jawaban Niscaya hingga Begitu ini.
“Pihak berwenang Belanda dengan keras kepala menghindari pembahasan topik ini, dan berpura-pura bahwa hal itu Enggak Eksis relevansinya dalam masalah ini,” pungkasnya.
Diketahui penerbangan Malaysian Airlines MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur Anjlok di Distrik Donetsk Ukraina pada 17 Juli 2014, menewaskan 298 orang dari sepuluh negara. Tim Penyelidikan gabungan (JIT) yang terdiri dari perwakilan Australia, Belgia, Malaysia, Belanda dan Ukraina, dibentuk Demi melakukan penyelidikan kriminal atas kecelakaan tersebut.
Kasus ini disidangkan di Pengadilan Distrik Den Haag. Pada November 2022, pengadilan memutuskan tiga orang bersalah dalam kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka secara in absensia. Mereka adalah mantan pemimpin milisi Republik Rakyat Donetsk (DPR) Igor Girkin, yang juga dikenal sebagai Igor Strelkov, dan bawahannya Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov, dan Leonid Kharchenko.
Oleg Pulatov, terdakwa keempat dan satu-satunya yang kepentingannya diwakili oleh tim pengacara, dibebaskan karena kurangnya bukti.
Pada bulan Februari 2023, JIT mengumumkan penangguhan penyelidikannya terhadap kecelakaan MH17, dengan Dalih kurangnya Dalih Demi menuntut individu baru.
