KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman menilai Persona Lamban sejumlah menteri yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan sulit memperbaiki kondisi ekonomi yang tengah tertekan. Ini karena kinerja menteri yang bekerja selama di era Jokowi dianggap Enggak berbeda jauh Demi menjabat di pemerintahan Prabowo.
Menteri-menteri ekonomi di era Jokowi yang akan berlanjut di pemerintahan berikutnya ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka sudah hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan, kediaman Prabowo Subianto pada Senin (14/10).
“Kalau menteri-menteri Lamban ini kembali menduduki posisi yang sama, kemungkinan besar kinerja mereka nggak akan jauh beda dengan yang sebelumnya,” ujar Rizal kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).
“Dengan banyaknya menteri Lamban, kelihatannya dalam jangka pendek atau 100 hari, kondisi ekonomi Enggak akan berubah secara signifikan, terutama dalam menangani masalah-masalah yang sudah Terdapat,” tambahnya.
Permasalahan ekonomi yang Tiba Demi ini belum dibenahi oleh pembantu-pembantu Jokowi ialah jumlah kelas menengah yang Lalu bertambah, Lampau masalah utang yang diperkirakan akan Lalu membengkak. Masalah lainnya ialah semakin luasnya lapangan kerja informal dibanding formal.
Rizal pun mendorong presiden terpilih Prabowo Demi berani mengambil langkah memperbaiki kinerja kabinetnya yang Enggak becus menyelesaikan masalah ekonomi. Hal ini supaya Sasaran-Sasaran ekonomi yang dipatok dapat terealisasi dan masalah ekonomi yang Terdapat dapat dibenahi secara Bagus.
“Walaupun presiden punya peran Krusial Demi mencapai visi dan misi, tapi Asa besarnya tetap Terdapat di produktivitas kinerja menteri-menteri. Prabowo harus berani mengambil langkah memperbaiki kinerja menterinya ke depan,” ucapnya.
Tantangan Kelas Menengah
Terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah. Demi ini kelas menengah terimpit akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPn), harga bahan bakar minyak (BBM), dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah.
“Kenaikan PPN 12% di 2025 juga Dapat semakin mempersulit keadaan,” ucapnya.
Nailul menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN di tahun depan dan mempertahankan subsidi yang Terdapat. Langkah ini, menurutnya, Dapat memberikan ruang bagi kelas menengah Demi bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang Terdapat.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak,” pungkasnya. (Ins/M-4)
