Liputanindo.id – Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pemerintah melalui Kejaksaan Mulia (Kejagung) Hening-Hening menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara. Perppu itu dinilai Tak berlandaskan konstitusi.
“Kami menilai upaya Kejaksaan Mulia RI merancang Perppu ini Tak dilandaskan pada Dalih konstitutional khususnya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” kata Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza kepada wartawan, Minggu (15/3/2026).
Bhatara menjelaskan Perppu tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum Kepada membentuk Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi. Dalam rancangan Perppu itu juga mencakup 18 UU yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sektoral yang memenuhi ambang batas (threshold) kerugian perekonomian negara.
Rancangan Perppu tersebut juga memberikan kewenangan berupa mekanisme denda damai kepada satgas Kepada menghentikan perkara di luar proses pengadilan yang disetujui sebelumnya oleh Jaksa Mulia serta Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA) yang dilakukan penuntut Biasa terhadap korporasi dengan syarat pemenuhan kewajiban dan perbaikan tata kelola.
“Luasnya kewenangan satgas dalam menggunakan mekanisme seperti denda damai dan DPA yang diduga disalahgunakan Kepada melakukan gangguan aktivitas bisnis dan investasi Bagus oleh perusahaan dalam negeri maupun swasta asing bahkan lebih jauh dapat mengambil alih aset dari perusahaan tersebut,” ungkapnya.
Bhatara Memperhatikan Perppu itu seperti menggabungkan aturan terkait tindak pidana ekonomi dan penyelamatan perekonomian negara. Padahal, dua hal itu berbeda dan Tak berhubungan.
Rancangan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dia katakan hanya memberikan definisi yang serampangan dengan mengadopsi dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terlihat dari Tak ditemukannya Dalih dasar dari perlu tidaknya memisahkan tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana yang penanganannya dilakukan secara Spesifik.
Ketidakjelasan lainnnya mengenai identifikasi tindak pidana dari berbagai UU yang dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, tanpa argumentasi Jernih yang pelaksanaannya dikhawatirkan akan menyentuh berbagai tindak pidana yang mungkin Tak berkaitan dengan perekonomian negara.
Lebih jauh, Satgas yang dapat dibentuk oleh Kejagung dari Perppu itu juga Tak Mempunyai gradasi tindak pidana yang ditanganinya. Dalam penegakannya, Bhatara mengatakan Satuan Tugas harusnya bersifat teknis dan ad hoc yang diberi mandat Spesifik. Sehingga, Tak perlu diatur pada level UU karena berisiko melampui wewenang.
“Luasnya wewenang yang diatur dalam rancangan Perppu juga Tak disertai dengan pengaturan pengawasan yang Jernih, serta check and balances melalui mekanisme hukum acaranya yang menjadikan Perppu ini akan berpotensi menimbulkan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power),” ucapnya.
“Lemahnya pengawasan internal serta terbatasnya wewenang Komisi Kejaksaan RI sebagai pengawas eksternal dan absennya pengawasan parlemen (parliamentary oversight) menambah risiko penyalahgunaan wewenang,” sambungnya.
Dia Mau Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan kepada publik terkait Perppu tersebut. Pemerintah juga harus menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia Begitu ini usai masifnya tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pihak lain. Karena Kalau Tak, dikhawatirkan menimbulkan keresahan hingga kekisruhan di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak pemerintah Kepada mengurungkan rencana menerbitkan Perppu tersebut.
