‘UPACARA bendera merupakan media penghormatan terhadap simbol negara, melatih disiplin, dan bagus untuk kesehatan. Apabila bukan kita warga Republik Indonesia yang menghormati bendera merah putih, lalu siapa lagi?’.
Kalimat itu meluncur dari seorang pendidik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Banjar, Kalimantan Selatan, Nor Jamilah. Sebagai guru setingkat sekolah dasar, Nor Jamilah tidak sedang main-main ketika menyampaikan amanat itu di depan para peserta didiknya saat upacara bendera, beberapa waktu lalu. Ia tulus ingin membangun nasionalisme, disiplin, dan karakter anak bangsa sejak di tingkat dasar.
Baginya, upacara bendera itu sakral kendati digelar dengan amat sangat sederhana. Upacara tetaplah simbol penting dan ajang mengenalkan karakter bangsa. Nor Jamilah pun membuat pertanyaan retoris, ‘kalau bukan kita, siapa lagi yang menghormati bendera merah putih?’, untuk menggedor rasa cinta bangsa.
Begitulah di negeri ini, upacara menjadi simbol penting. Bahkan, menjadi sangat sakral bila upacara itu dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah mengapa, di HUT kemerdekaan kita, upacara digelar di sekujur sudut negeri. Dari Istana Negara, sekolah, hingga di lapangan tingkat RT.
Wajar belaka bila Presiden Joko Widodo sangat berkehendak menggelar upacara puncak HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi sangat ingin menancapkan simbol ‘nasionalisme’ baru di IKN. Selain itu, upacara di IKN bisa menjadikan ibu kota baru Indonesia tersebut magnet baru negeri ini. IKN hendak dijadikan penanda penting bagi Indonesia oleh Jokowi.
Berkali-kali pula Kepala Negara, dalam berbagai kesempatan, memancangkan tekad melakukan upacara puncak HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024, di IKN. Dengan optimisme penuh, Jokowi menyebut IKN akan siap menjadi tempat upacara pada waktu yang sudah ditentukan tersebut. Karena itu, pembangunan IKN digenjot siang dan malam agar benar-benar siap menggelar upacara HUT RI nanti.
Tapi, membangun IKN agar memenuhi standar penuh sebagai tempat upacara puncak HUT kemerdekaan selevel Istana Negara ternyata tidak semudah menjadikannya bahan pidato motivasi. Lewat pengunduran diri dua petinggi Otoritas IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, yang amat tiba-tiba, publik mulai curiga bahwa IKN tidak siap menggelar upacara HUT RI sesuai standar. Keduanya mengundurkan diri meski upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tinggal beberapa pekan lagi.
Kedua pemimpin OIKN itu mengaku mengundurkan diri dari jabatan prestisius sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Mereka seolah mengabarkan kepada publik bahwa mereka mundur karena tidak mampu memenuhi permintaan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN.
Maka, bermunculan spekulasi di kalangan luas bahwa Jokowi menghendaki percepatan karena ingin menggelar upacara HUT kemerdekaan di IKN sekaligus ingin menunjukkan bahwa proyek besar yang bertujuan meninggalkan warisan ini sukses. Apabila gagal, jelas tidak ada kesempatan lagi bagi Jokowi untuk memimpin upacara di ibu kota baru sebagai kepala negara. Masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Spekulasi publik makin menemukan alasan setelah pengunduran diri Bambang dan Dhony, pejabat dekat Jokowi mengubah skenario upacara pengibaran bendera. Kini, diputuskan upacara digelar di dua tempat, yakni di IKN dan di Istana Negara Jakarta. Jokowi dan presiden terpilih Prabowo akan di IKN, pada saat bersamaan Wapres Ma’ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Apakah itu menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Skenario upacara ‘kembar’ ini jelas meninggalkan masalah baru. Pertama, kenyataan itu bukti bahwa kritik sebagian kalangan yang menyebut proyek IKN terlalu ambisius dan ‘dipaksakan’ sebagai warisan rezim ini benar belaka. Kedua, ini menjadi semacam ‘tamparan’ baru yang menegaskan ‘pukulan’ lama soal seretnya investasi masuk IKN kendati berkali-kali dibilang investor telah berbondong-bondong membangun IKN.
Masalah ketiga, ada ancaman penyelesaian proyek IKN berlangsung alot. Anggaran negara jelas tidak cukup longgar untuk dipaksakan membiayai penyelesaian seratus persen IKN. Apalagi, presiden terpilih Prabowo Subianto masih harus merealisasikan program unggulannya saat kampanye, yakni ‘makan siang gratis buat anak-anak sekolah’ (belakangan berubah menjadi ‘makan pagi bergizi’). Program itu jelas butuh anggaran besar.
Maka, dari tekad simbolik membuat upacara kemerdekaan RI di IKN, kita menyaksikan kotak pandora yang terbuka. Dari pintu tekad upacara yang ternyata tidak sepenuhnya bisa diadakan di ibu kota baru, publik seolah diajak untuk kian ‘melucuti’ proyek warisan ambisius yang meninggalkan banyak celah buat dilucuti itu. Maka, rezim ini bisa batal menyanyikan penggalan syair lagu Kegagalan Kasih: ‘Kau yang mulai, kau yang mengakhiri’.
