SELAIN program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran. Program ini dirancang oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dengan alasan yang jelas.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo menjelaskan bahwa sejak lama Prabowo sering menyinggung soal masalah pertumbuhan anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Hashim Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Berawal dari Kecemasan Prabowo soal Stunting
“Beliau selalu menekankan pentingnya anak-anak untuk rutin mengonsumsi ikan, susu, dan makanan bergizi lainnya. Beliau prihatin melihat kondisi bangsa, terutama anak-anak yang berusia 10 tahun namun bertubuh kecil seperti anak usia 5 tahun. Itu sebabnya program makanan bergizi gratis dicanangkan,” ungkap Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue yang membahas keberhasilan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, Kamis (10/10).
Hashim menambahkan bahwa masalah stunting bukan hanya soal gizi buruk, namun juga lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi stunting, termasuk memastikan bahwa anak-anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang sehat.
Berdasarkan pentingnya perumahan untuk menurunkan angka stunting dan memberantas kemiskinan, pemerintahan baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.
Baca juga : Selain Susu Ikan, Udang Rebon Bisa jadi Alternatif Makanan Sekolah Bergizi
“Saya ingin menekankan bahwa 3 juta rumah ini adalah target tahunan. Dalam satu periode kepemimpinan (5 tahun) akan ada 15 juta rumah yang dibangun di seluruh Indonesia. Apabila Prabowo Subianto diberi kesempatan dua periode, maka dalam 10 tahun akan terbangun 30 juta rumah. Program ini akan diteruskan oleh presiden berikutnya,” jelas Hashim.
Menurut Hashim, target ini sangat mungkin dicapai. Bangsa Indonesia harus serius dan ambisius dengan menetapkan target tinggi dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun.
“Seperti yang dikatakan Ketua Biasa REI tadi, kita tidak bisa mengubah keadaan jika terus menerapkan cara-cara lama,” tambahnya.
Baca juga : Pengamat: RAPBN 2025 Terlalu Ambisius
Hashim juga menyebut bahwa sektor properti dan perumahan terkait dengan 185 industri lainnya, sehingga dapat meningkatkan dunia usaha dan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Indonesia, kata Hashim, bisa belajar dari China yang selama 35 tahun menjadikan sektor properti sebagai tulang punggung ekonomi, yang membantu negara itu keluar dari kemiskinan.
Pembangunan 2 juta rumah di pedesaan akan dikelola oleh UMKM, koperasi, BUMDes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, yang akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan 1 juta apartemen di perkotaan akan terbuka bagi sektor swasta termasuk anggota REI di berbagai daerah.
Baca juga : Kontribusi Makan Bergizi Gratis terhadap Pertumbuhan Ekonomi cuma 0,10 Persen
“Pengembang swasta anggota REI dipersilakan ikut serta. Lahan milik pemerintah pusat maupun daerah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen, seperti lahan di pasar-pasar PD Pasar Jaya di DKI Jakarta,” tambahnya.
Terkait pertanyaan tentang calon Menteri Perumahan yang akan dipilih Prabowo, Hashim menyebut sosok tersebut harus memiliki pemahaman mendalam tentang perumahan dan dekat dengan semua ekosistem terkait, termasuk para pelaku usaha. Tetapi, ia enggan menyebut nama sebelum tanggal 20 Oktober.
Loncatan Besar bagi Industri Perumahan
Ketua Biasa DPP REI, Joko Suranto, menyambut baik program 3 juta rumah per tahun ini, menyebutnya sebagai lompatan besar bagi industri perumahan nasional. Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan jika cara-cara lama masih diterapkan.
Joko juga menyoroti bahwa Indonesia tengah menghadapi backlog (kekurangan pasokan) perumahan yang mencapai 12,7 juta unit. Nomor ini tidak mengalami perubahan berarti selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, penyediaan hunian masif menjadi kunci dalam mengatasi backlog tersebut.
“Kami dari REI mendukung penuh program mulia ini,” tegas Joko.
Joko menambahkan bahwa sektor properti memberikan kontribusi besar bagi PDB nasional, sebesar 14%, menyumbang sekitar 9% bagi APBN, dan berkontribusi antara 35% – 55% pada pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 17 juta orang.
Sebagai sektor padat karya, industri properti mampu menyerap banyak tenaga kerja, antara 13 juta hingga 19 juta orang. Dengan kontribusi strategis tersebut, sektor properti layak menjadi tulang punggung utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Termasuk untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Z-10)
