Sri Mulyani Berharap Masyarakat Penerima Bansos Paham Dokunya dari Mana

Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para menerima bantuan sosial (bansos), perlu tahu dari mana sumber uang bantuan tersebut. 

Menurut dia, Masyarakat perlu terus diedukasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menciptakan atau akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja. Apalagi, sambung Sri Mulyani, uangnya APBN dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

“Masyarakat akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak, tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Rumah Susun ASN di Jayapura, Kamis (1/2/2024).

Cek Artikel:  Pertamina Unit Balikpapan Siap Integrasikan Kilang lelet dan Baru

Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong, sehingga rasa gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu juga menepis stigma bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Padahal, banyak keran APBN dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Terdapatpun uang yang dikelola negara itu didapat dari penerimaan pajak, bea dan cukai, juga dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selanjutnya, hasil dari penerimaan negara tersebut dibelanjakan melalui kementerian dan lembaga, juga melalui transfer ke daerah dan dana desa, termasuk dari sisi investasi yang dilakukan pemerintah.

Cek Artikel:  Kemenperin Dorong Transformasi Industri Berkelanjutan

Sri Mulyani mengatakan semua hal tersebut menggambarkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat.

“Karena masyarakat kita sering merasakan negara hadir, itu menjadi dianggapnya retorika. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara,” pungkasnya. (DIM)

Mungkin Anda Menyukai