REVOLUSI digital abad ke-21 menuntut pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam berbagai aspek, termasuk bidang pendidikan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi anggota G20 untuk memastikan pendidikan dapat diselaraskan dengan kemajuan teknologi sehingga menghasilkan sistem pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata.
“Buat itu, kita perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan,” kata Rektor Universitas Pancasila Prof Marsudi Wahyu Kisworo dalam rekomendasinya saat jadi narasumber sesi paralel pada forum G20 Education Dialogue: Education, Technology and Quality Growth in the Digital Era, di Tiongkok, Sabtu (12/10).
Dalam sesi paralel mengenai Strategies and Methods for International Cooperation itu, Marsudi menyampaikan rekomendasi lainnya yakni mengadaptasi kurikulum sesuai tuntutan industri yang berkembang serta kompetensi artificial intelligence (AI) dan technology information (TI).
Baca juga : Dunia Kerja, MBKM, IKU, dan Implikasi Kurikulum
“Kemudian, memanfaatkan teknologi dan memperluas platform digital lainnya, serta fokus pada pelatihan di sektor-sektor berkelanjutan dan pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh mesin,” terang Marsudi.
Dalam presentasinya yang membahas International & Private Partnership in Vocational Education itu, Marsudi juga memaparkan tentang tujuan dan tantangan dalam kerja sama internasional.
Menurut dia, kerja sama internasional sangat diperlukan untuk saling berbagi praktik terbaik antarnegara, meningkatkan kualitas dan standar pendidikan, mengatasi ketidakcocokan keterampilan secara global, dan mendorong pertukaran budaya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Baca juga : Hadapi Era Industri 4.0, Pendidikan Berbasis STEAM Cetak Lulusan Siap Kerja
Tetapi, ia mengakui ada beberapa tantangan dalam kerja sama internasional yakni hambatan bahasa dan budaya yang mengganggu komunikasi, perbedaan standar pendidikan yang menciptakan masalah keselarasan, dan kendala pendanaan yang membatasi partisipasi dalam program.
“Selanjutnya, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang mempengaruhi konsistensi, ketidakcocokan antara pelatihan dan kebutuhan industri, masalah pendanaan dan keberlanjutan, serta hambatan regulasi dan birokrasi di berbagai negara seperti Kerangka Kualifikasi Nasional,” terang Marsudi.
Itu sebabnya, ia mengapresiasi forum kali ini karena bertujuan untuk mendorong pertukaran dan kerja sama pendidikan di bawah kerangka G20, serta meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara anggota dalam bidang pendidikan.
“Terutama dalam menghadapi revolusi digital abad ke-21 pada sektor pendidikan. Hal ini akan memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang melalui sarana digital selaras dengan visi negara-negara G20 untuk pertumbuhan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Marsudi.
Pada acara yang berlangsung di East Campus of Beijing Foreign Studies University, Tiongkok, 10-12 Oktober 2024, ini dihadiri juga oleh pakar pendidikan, akademisi, serta pembuat kebijakan dari seluruh dunia. Kegiatan ini diakhiri dengan kunjungan ke Situs Warisan Dunia UNESCO Beijing Central Axis. (H-2)
