Yuk kita pahami bahwa komunikasi bukan pelengkap kebijakan. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan. Jangan pikir “Yang Krusial niat dan programnya Bagus.” Faktanya, kebijakan yang Bagus Dapat gagal hanya karena komunikasi Jelek.
Alam maya diramaikan pelemik merespon gagasan yang disampaikan Menteri Keyakinan, Nasaruddin Umar, tentang qurban dan aqiqah. Narasi yang beredar, Menag melarang masyarakat menyembelih hewan qurban sendiri dan mewajibkan serah terima ke pemerintah.
Lewat muncul Penerangan Kemenag. Enggak Terdapat Pelarangan penyembelihan hewan qurban Sendiri. Menag hanya mengusulkan hewan qurban dan aqiqah dikelola secara profesional melalui Baznas Buat efisiensi dan pemerataan distribusi.
Mengapa menuai polemik? Terdapat dugaan potongan video pernyataan Menag yang Enggak utuh telah
menimbulkan persepsi pemerintah membatasi kebebasan beribadah. Gagasan pengelolaan melalui lembaga pemerintah ini berbenturan dengan tradisi penyembelihan dan pembagian daging qurban oleh Penduduk.
Rp 30 Triliun
=Mari kita coba memahami reaksi publik. Bukan semata karena orang anti terhadap gagasan pengelolaan Berbarengan. Tetapi karena Metode framing-nya menyentuh Area yang sensitif: ibadah plus Dana besar ditambah masuknya unsur pemerintah.
Ketika Bilangan “Rp 30 triliun” ditonjolkan lebih dulu, publik tentu tak Dapat dilarang Buat membaca ini sebagai negara sedang Ingin mengelola Anggaran ummat. Plus Terdapat kekhawatiran adanya potensi sentralisasi. Ditambah Kembali adanya kekhawatiran birokratisasi ibadah.
Buntutnya adalah munculnya pertanyaan soal transparansi serta kepercayaan. Isu yang disebut terakhir ini Krusial karena ia Enggak berangkat dari ruang Nihil. Bukankah ini bukan luka pertama. Bukankah soal Anggaran haji yang menyakiti beribu kaum papa yang dipaksa mengantre Pelan belum Kembali terobati?!?
Dalam isu keagamaan, urutan komunikasi sangat menentukan. Yuk pelan-pelan kita telisik narasinya. Bagaimana kalau narasi awalnya berbunyi begini: “Gagasan Kemenag ini Buat memudahkan masyarakat dalam berqurban dan beraqiqah, memastikan distribusi lebih merata, mengurangi penumpukan hewan di kota tertentu, dan sekaligus Buat membantu peternak.” Respons publik mungkin berbeda ya.
Masalahnya, publik Indonesia punya memori kolektif yang kuat terhadap isu pengelolaan Anggaran besar. Jadi ketika pemerintah masuk ke ranah ibadah yang selama ini sangat personal dan berbasis komunitas — masjid, pesantren, kampung, keluarga — sensitivitasnya Mekanis naik.
Minta jangan lupakan, qurban dan aqiqah bukan sekadar transaksi ekonomi. Di situ Terdapat dimensi spiritual, sosial, emosional, dan budaya lokal.
Bagi banyak orang, memilih hewan sendiri yang terbaik adalah bagian dari ibadah. Menyerahkan langsung ke panitia masjid adalah pengalaman sosial. Juga menyembelih dengan tangannya sendiri sesuai anjuran Nabi. Dan, bahkan sekadar menyaksikan penyembelihan punya Arti pendidikan. Aqiqah pun sering terkait tradisi keluarga.
Jadi, kalau Segala itu terdengar akan “diambil alih” negara, resistensi muncul Segera.
Defisit Kepercayaan
Dari titik ini, menurut pendapat saya, Terdapat tiga hal yang Membangun respons negatif publik. Pertama, framing ekonomi lebih dominan daripada framing pelayanan. Publik serta merta menangkap “potensi Anggaran” lebih keras daripada “kemudahan umat”.
Kita juga Dapat membaca adanya trust deficit. Defisit kepercayaan adalah kondisi menurunnya tingkat kepercayaan. Dalam konteks sosial-politik, ini merujuk pada menurunnya keyakinan Penduduk terhadap pemerintah. Menurunnya keyakinan masyarakat terhadap kemampuan atau niat pemerintah Buat bertindak adil dan menjamin kesejahteraan.
Ini umumnya dipicu oleh pengalaman Jelek, janji yang Enggak ditepati, kurangnya transparansi, atau ketidakmampuan Buat memenuhi Cita-cita. Tentu saja ini bukan hanya soal Keyakinan. Nyaris Segala kebijakan yang menyentuh Anggaran besar akan langsung diuji publik soal akuntabilitas.
Kondisi tak nyaman ini diperparah oleh kesalahan dalam membaca Kepribadian ibadah sosial di Indonesia. Ekosistem qurban dan aqiqah sudah hidup secara organik lewat masjid, ormas, komunitas, dan UMKM lokal. Bila tangan negara masuk terlalu jauh, Dapat dianggap mengganggu ekosistem yang sudah berjalan.
Saya juga Menonton mungkin Terdapat problem Konkret yang Ingin diselesaikan. Misalnya soal distribusi qurban yang Enggak merata, kualitas penyembelihan Enggak standar, banyak daerah surplus daging sementara daerah lain kekurangan. Soal potensi ekonomi peternak yang belum optimal. Masalah-masalah itu memang Terdapat. Tetapi solusi yang terasa “mengambil alih” biasanya kalah diterima dibanding solusi yang “memberdayakan”.
Karena itu, pendekatan yang lebih Dapat diterima publik mungkin bila pemerintah menawarkan diri sebagai fasilitator. Bukan operator tunggal. Misalnya, menawarkan platform distribusi, sertifikasi, logistik, data kebutuhan daerah, dan pengawasan kesehatan hewan. Tapi jangan menghilangkan peran masjid, pesantren, dan komunitas lokal.
Menggeser Arti
Dalam komunikasi publik, terutama isu Keyakinan, persepsi sering lebih menentukan daripada niat. Satu penekanan yang keliru Dapat menggeser keseluruhan Arti kebijakan. Maka Konsentrasi pada Bilangan Rp 30 triliun Membangun publik lebih Segera Menonton “uangnya” daripada “manfaatnya.”
Dari titik ini kita bia memungut pelajaran Krusial. Buat siapa pun yang berbicara di ruang publik. Sebaiknya diingat, data besar Enggak selalu memperkuat pesan. Pejabat sering berpikir Bilangan besar akan Membangun kebijakan tampak Krusial. Padahal pada isu sensitif, Bilangan besar Malah Dapat memicu kecurigaan.
“Rp 30 triliun” mungkin dimaksudkan Buat menunjukkan skala potensi. Tetapi di telinga publik, itu terdengar seperti: “negara sedang Menonton Dana umat.” Akibatnya, substansi lain tenggelam.
Artinya, dalam komunikasi publik, apa yang pertama kali menempel di emosi publik, jauh lebih menentukan daripada penjelasan panjang setelahnya.
Pelajaran lainnya: Isu Keyakinan Enggak Dapat dikomunikasikan seperti proyek ekonomi. Qurban dan aqiqah punya dimensi batin, tradisi, dan Rekanan sosial. Ketika bahasa yang dipakai terlalu teknokratis: efisiensi, potensi pasar, nilai ekonomi, optimalisasi Anggaran. Maka publik merasa Arti ibadah direduksi menjadi Bilangan.
Padahal masyarakat sedang Ingin mendengar tentang tawaran
kemudahan, keberkahan, pemerataan manfaat, Sokongan kepada peternak kecil, penguatan solidaritas sosial. Kata guru saya, bahasa menentukan penerimaan.
Trust adalah mata Dana Esensial pemerintah. Kalau tingkat kepercayaan publik sedang Ringkih, maka komunikasi yang sebenarnya Independen pun Dapat dianggap ancaman.
Ini juga pelajaran besar bahwa kebijakan Enggak dinilai hanya dari isi, tetapi juga dari tingkat kepercayaan kepada pembuat kebijakan. Karena itu pejabat perlu sadar bahwa setiap kalimat akan dibaca dalam konteks reputasi institusi.
Jangan mendahului publik dengan solusi sebelum publik merasa Terdapat masalah. Banyak masyarakat merasa sistem qurban dan aqiqah sekarang Bagus-Bagus saja: masjid berjalan, panitia lokal hidup, peternak terbantu, spirit gotong royong terjaga.
Ketika pemerintah langsung menawarkan skema baru tanpa terlebih dahulu membangun kesadaran soal problem yang Terdapat, publik bertanya: “Memangnya Terdapat masalah apa Tiba harus diubah?”
Komunikasi kebijakan yang Bagus biasanya: menjelaskan masalah,
menunjukkan dampaknya, baru menawarkan solusi. Bukan langsung melompat ke mekanisme.
Apa boleh buat, sekarang pejabat publik mesti belajar Menonton Fakta bahwa framing media sosial sangat Segera dan keras. Di era sekarang, satu potongan kalimat Dapat menjadi identitas permanen sebuah gagasan.
Yang diingat publik bukan penjelasan panjangnya, tetapi: “Rp 30 triliun qurban dan aqiqah.” Selesai. Frame sudah terbentuk.
Di titik ini terasa Betul perlunya pejabat berdisiplin dalam memilih diksi, memahami sensitivitas publik, dan menguji pesan sebelum dilontarkan.
Yuk kita pahami bahwa komunikasi bukan pelengkap kebijakan. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan. Jangan pikir “Yang Krusial niat dan programnya Bagus.” Faktanya, kebijakan yang Bagus Dapat gagal hanya karena komunikasi Jelek.
Kasus seperti ini mengingatkan bahwa pejabat publik Enggak cukup hanya paham administrasi. Mereka juga harus paham psikologi publik dan sensitivitas sosial.
Ngapunten, Minta Ampun, saya sedang berusaha Menonton kontroversi Enggak hanya sebagai soal setuju atau Enggak setuju. Saya sedang belajar menilik inti masalahnya di: framing, urutan narasi, pilihan diksi, dan emosi apa yang pertama kali dipicu.
Saya hanya berusaha menjawab pertanyaan: “mengapa respons publik Dapat seperti ini?
[Zainal Arifin Emka Pengajar Jurnalistik]
