Liputanindo.id – Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini bersepakat untuk memperkuat kerja sama bidang pendidikan dalam pertemuan bilateral di Istana Presiden, Bogor, Senin (15/7).
Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) bidang pendidikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini.
Sebelumnya pada tahun 2023 juga telah ditandatangani MoU bidang pendidikan tinggi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Departemen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Papua Nugini.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyambut baik upaya kedua negara dalam menjaga kerja sama pendidikan melalui naskah kerja sama yang akan berlaku hingga tahun 2033.
Eksispun ruang lingkup yang tercakup dalam kerja sama tersebut meliputi program pertukaran pelajar, penelitian bersama, beasiswa, pengembangan kurikulum, pembelajaran bahasa, dan program pelatihan.
“Selama lima tahun terakhir, melalui gerakan transformasi Merdeka Belajar, pemerintah Indonesia terus mendorong perwujudan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan relevan,” tutur Nadiem, dari siaran pers Kemendikbudristek.
“Pembelajaran di sekolah kini semakin berpusat kepada murid sehingga memungkinkan pengembangan bakat dan minat secara optimal. Sekalian ini merupakan upaya untuk melahirkan sumber daya manusia unggul dengan karakter pembelajar sepanjang hayat,” lanjutnya.
Revitalisasi pendidikan vokasi turut menjadi fokus utama dari Merdeka Belajar yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau menjadi wirausaha.
Begitu ini, terdapat lebih dari 2.000 SMK Pusat Kelebihan yang mengedepankan skema taut suai (link and match) untuk mempererat kolaborasi yang lebih erat antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan dunia industri.
Kerja sama yang lebih erat antara satuan pendidikan dengan industri turut didukung oleh Kemendikbudristek melalui skema pemadanan pendanaan atau matching fund.
Di sisi lain, untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek telah memberikan kemerdekaan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui sejumlah program Kampus Merdeka.
Salah satunya adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa akademik dan vokasi untuk melakukan magang di perusahaan kelas dunia.
Demi program kerja sama, menurut Nadiem, kedua negara dapat mengeksplorasi kolaborasi lebih lanjut melalui pelatihan untuk guru vokasi di Papua Nugini menggunakan skema pelatihan upskilling dan reskilling, pelatihan daring atau luring, pelatihan campuran (institusi dan industri), pelatihan magang penuh di industri, atau pelatihan kerja.
Sementara itu, pelatihan bagi mahasiswa lulusan pascasarjana Papua Nugini dapat dilakukan dengan skema pelatihan 3 bulan dan 6 bulan untuk program Pendidikan Keterampilan Kerja (PKK) dan Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW).
Lebih lanjut, Nadiem juga menguraikan sejumlah kemitraan yang terjalin antara kedua negara dengan melibatkan keikutsertaan peserta didik dari Papua Nugini.
“Begitu ini, ada dua mahasiswa Papua Nugini yang ikut berpartisipasi dalam program Beasiswa Baktisiswa periode 2024/2025. Kemudian untuk Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), kami mencatat bahwa pada tahun 2024, ada tiga siswa dari Papua Nugini yang berpartisipasi dalam program ini. Saya berharap kita dapat mendorong lebih banyak siswa atau pemuda Papua Nugini untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut,” bebernya.
Selanjutnya, dalam program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), sejak 2017 Indonesia telah mengirim 12 guru atau dosen Indonesia untuk mempromosikan dan mengajar Bahasa Indonesia.
Eksispun jumlah pemelajar BIPA saat ini berjumlah 600 orang yang tersebar di lima lokasi pengajaran, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Papua Nugini, Provinsi Popondeta, Provinsi Lae, Provinsi Jiwaka, dan Universitas Goroka.
Papua Nugini telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam pendidikan bahasa Indonesia. Pusingkatan ini menunjukkan keinginan siswa Papua Nugini yang semakin besar untuk terlibat dalam pertukaran budaya yang bermakna, memupuk pemahaman bersama, dan memperkuat kemitraan antara kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Nadiem juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di Papua Nugini, dengan memberikan dukungan dan mengirimkan tenaga pengajar dan keahlian dalam kurikulum atau bidang lain yang dibutuhkan oleh Papua Nugini melalui KBRI di Port Moresby.
