SELAIN soal tuduhan pelanggaran HAM, masalah polusi udara menjadi ancaman serius pelaksanaan Olimpiade Beijing, Tiongkok, 2008 silam. Pesta olahraga terbesar sedunia edisi ke-29 itu bahkan sempat diragukan bisa dihelat sesuai dengan jadwal.
Saking buruknya kualitas udara di Beijing kala itu, Komite Olimpiade Global (IOC) kepikiran untuk membatalkan, atau setidaknya menunda, perlombaan beberapa cabang olahraga. Primernya yang terkait dengan ketahanan atlet seperti maraton dan balap sepeda jarak jauh.
Selain digelar di luar ruangan, kesehatan atlet yang mutlak memaksimalkan endurance bisa berada dalam bahaya karena pada saat bersamaan menghirup udara kotor. Kotor lantaran polusi di ibu kota Tiongkok itu luar biasa parah.
“Memang berisiko untuk cabang ketahanan yang memakan waktu lebih dari 1 jam,” ujar Hein Verbruggen, Ketua Komisi Koordinasi IOC saat itu, sekitar empat bulan sebelum Olimpiade Beijing berlangsung.
Pemerintah Tiongkok tak tinggal diam. Langkah radikal diambil untuk membersihkan udara Beijing. Sebelah dari 3,5 juta mobil di jalanan Beijing dirumahkan sesaat. Kendaraan dari luar kota dilarang masuk. Proses industri kawasan ibu kota dan lima provinsi sekitar Beijing dihentikan sementara. Tujuannya satu, yakni agar emisi terkendali, agar polusi bisa dikurangi. Tiongkok tak mau nama mereka tercoreng gegara Olimpiade terganggu oleh buruknya kualitas udara.
Upaya itu tak sia-sia. Tatkala Olimpide digelar pada Agustus 2008, polusi Beijing turun dengan indeks kualitas udara (AQI) berindikasi ‘baik’. Saya menjadi saksi langsung betapa akhirnya Olimpiade berlangsung dengan sukses, sangat sukses.
Polusi udara di Beijing sebenarnya masalah lama, sejak 1998. Lewat, Olimpiade 2008 menjadi momentum untuk bersih-bersih. Berbagai macam kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Kendaraan berbasis tenaga listrik dimasifkan, industri berbasis bahan bakar fosil ditekan. Tak percuma, laporan PBB 10 tahun kemudian menyebutkan kadar polusi di sana turun 35%. Itulah penurunan terbesar dan paling drastis.
Pada 24 Juli 2018, udara di Ibu Kota Jakarta buruk, sangat buruk. Ia termasuk kota paling berpolusi versi pemantau kualitas udara AS bernama Air Visual. Ia hanya kalah ketimbang Krasnoyarsk, Rusia, dan Tel Aviv Yavo, Israel. Padahal, tak lama lagi Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018, pesta olahraga terbesar se-Asia.
Pemerintah Jakarta dan Indonesia tak tinggal diam. Beberapa kebijakan diambil, semisal pembatasan dan pengaturan kendaraan bermotor. Hasilnya, meski tak terlalu baik, udara Jakarta selama Asia Games tergolong aman. Saya pun menjadi saksi betapa Asian Games untuk kali kedua di Indonesia itu berlangsung sukses, amat sukses.
Tetapi, beda Tiongkok lain Indonesia. Kalau Beijing menjadikan Olimpiade 2008 sebagai tonggak untuk membersihkan udara, Jakarta tidak. Bukan ada langkah lanjutan yang progresif setelah Asian Games berlalu. Industri dibiarkan kembali menebar racun. Knalpot mobil dan motor pun kembali leluasa menyemburkan asap berbahaya.
Coba kita simak. Pada 2020 terbit Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 yang mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor yang telah berumur tiga tahun atau lebih. Denda bagi pelanggar cukup besar, Rp250 ribu untuk motor dan Rp500 ribu untuk mobil, tapi itu cuma di atas kertas. Faktanya, pelaksanaannya? Sama sekali tak terdengar.
Peraturan bagi industri untuk tak sembarangan membuang asap juga sudah lama ada. Mereka, misalnya, diwajibkan melengkapi continuous emission monitoring system. Tetapi, penerapannya? Nyaris tak terasa.
Karena itu, tak mengherankan jika polusi tiada henti mencemari udara Jakarta dan sekitarnya, termasuk belakangan ini. Bahkan, berkali-kali udara Jakarta menjadi juara terburuk sejagat. Penduduk cemas akan sesak napas dan penyakit lainnya. Presiden Jokowi malah dikabarkan batuk-batuk selama empat minggu imbas dari udara Jakarta yang sakit.
Uthlub al-‘ilm walau bi ash-shin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Itu ajaran lama yang kiranya tetap relevan, termasuk dalam hal bagaimana mengatasi polusi di Jakarta.
Urusan bersih-bersih udara, Tiongkok patut dijadikan contoh. Mereka bisa menanggalkan predikat kota terpolusi karena punya komitmen dan juga konsistensi. Sebaliknya, para pejabat di negeri ini masih saja doyan hangat-hangat tahi ayam. Hangatnya cuma sebentar lalu dingin. Bersungguh-sungguh hanya di awal kemudian abai.
Itulah yang publik, setidaknya saya, khawatirkan dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek saat ini. Mereka kini luar biasa sibuk, tapi bisa jadi tak peduli lagi ketika polusi teratasi. Padahal, tanpa penanganan total dan berkesinambungan, polusi udara pergi hanya untuk sementara lalu kembali.
