AKSI Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution mampu membius jagat politik. Ingar bingar isu soal dukungan Presiden Joko Widodo kepada capres tertentu langsung mereda sesaat oleh aksi anak dan menantu Jokowi itu.
Kedua pejabat negara itu, dalam kapasitas mereka sebagai petugas partai, melakukan kegiatan penempelan stiker bergambar foto capres Ganjar Pranowo di rumah warga. Keduanya juga mengajak warga mendukung Ganjar.
Aktivitas politik kedua kepala daerah itu langsung viral dan mampu meredam isu Jokowi mendukung capres Prabowo Subianto. Perlahan-lahan isu Jokowi dukung Prabowo nyaris tak terdengar.
Terdapat dua persoalan serius terkait dengan penempelan stiker. Pertama, status Gibran dan Bobby sebagai pejabat negara yang mestinya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, sebagai pejabat negara, mereka dituding melakukan kampanye terselubung dengan memasang stiker di rumah warga. Padahal, stiker ialah bahan resmi kampanye yang digunakan pada kampanye yang digelar mulai 8 November 2023 selama 75 hari.
Aturan terkait dengan pejabat negara dan bahan kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Lumrah (PKPU) Nomor 15 Pahamn 2023 tentang Kampanye Pemilihan Lumrah. Terdapat larangan yang mestinya dipatuhi para pejabat.
Pasal 74 (1) PKPU 15/2023 menyatakan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Ayat (2) Pasal 74 itu menyebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerja mereka, anggota keluarga, dan masyarakat.
Stiker yang ditempelkan di rumah warga itu masuk kategori bahan kampanye menurut ketentuan Pasal 33 PKPU 15/2023. Jenis lainnya ialah selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis.
Bahan kampanye pemilu itu dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada kampanye pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
Hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki otoritas untuk menilai apakah aksi Gibran dan Bobby, juga keberadaan stiker yang ditempelkan, itu masuk kategori pelanggaran pemilu atau bukan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jajarannya menelusuri konteks waktu kegiatan yang dilakukan Gibran. Ia menjelaskan seorang kepala daerah diperbolehkan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu. Tetapi, hal itu hanya boleh dilakukan jika kepala daerah sedang tidak berdinas.
Bawaslu Surakarta disebut sedang mendalami apakah kegiatan menempel stiker Ganjar-Jokowi oleh Gibran dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Surakarta atau anggota PDIP. Ia berharap, para kepala daerah dapat memahami batasan dalam melakukan kegiatan sosialisasi jelang Pemilu 2024.
Kepala daerah, meskipun berasal dari partai politik, mestinya tetap berpegang teguh pada sumpah/janji jabatan mereka untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
Kewajiban kepala daerah yang tercakup dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Pahamn 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
Independenitas kepala daerah dalam Pemilu 2024 mutlak adanya sebab salah satu tugas kepala daerah ialah mengawal aparatur sipil negara (ASN) dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan Pemilu 2024. Kalau kepala daerah menonjolkan peran sebagai petugas partai, tentu menimbulkan persoalan besar dalam Pemilu 2024.
Kagak ada jalan lain, Bawaslu mesti turun tangan untuk menertibkan kepala daerah yang melakukan kampanye terselubung. Keberanian Bawaslu ditunggu untuk mengusut Gibran, Bobby, dan kepala daerah lainnya.
Kesuksesan Pemilu 2024 bukan sekadar keberhasilan memilih presiden dan wakil presiden. Jauh lebih penting lagi ialah penyelenggaraannya mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar.
