Ringkasan Informasi:
- DPRD Surabaya mengkritik tata kelola program MBG usai 201 siswa diduga keracunan.
- Imam Syafi’i menyebut pemerintah daerah hanya menjadi “pemadam kebakaran”.
- Dapur penyedia makanan disebut Enggak higienis dan diduga ditemukan bakteri salmonella.
- DPRD meminta Pengkajian total sistem pengawasan dan koordinasi program MBG.
Surabaya (Liputanindo.id) – Member Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, membongkar persoalan tata kelola program Makan Bergizi Gratis di hadapan Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (13/5/2026).
Kritik tersebut mencuat setelah sebanyak 201 siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan makanan dari program MBG yang tersebar di sejumlah sekolah.
“Daerah ini Hanya jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat!” tegas Imam di hadapan Menteri HAM Pigai.
Dalam rapat tersebut, Imam menyebut pemerintah daerah Enggak dilibatkan secara maksimal sejak awal Penyelenggaraan program MBG. Menurutnya, perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Malah baru bergerak setelah persoalan muncul di lapangan.
“Dinas Pendidikan kami Enggak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh bereskan,” ujarnya.
Politikus itu juga mengungkap kondisi dapur penyedia makanan MBG yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan dan higienitas. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, disebut terdapat dugaan Intervensi bakteri salmonella pada juru Matang.
“Dapurnya Enggak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa Rupanya mengandung salmonella,” katanya.
Menurut Imam, Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan program MBG. Tetapi koordinasi yang seluruhnya dikendalikan pemerintah pusat Membangun ruang pengawasan pemerintah daerah menjadi terbatas.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, mengakui adanya insiden keracunan tersebut dan menyampaikan permintaan Ampun kepada siswa maupun orang Sepuh korban.
Menurutnya, laporan pertama diterima pada 11 Mei 2026 dari sejumlah sekolah di Surabaya yang siswanya mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi MBG.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” ujar Kusmayanti.
Data yang dipaparkan dalam rapat menyebut terdapat 10 sekolah terdampak dengan total 201 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Tujuh siswa sempat menjalani rawat inap sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.
Di akhir rapat, DPRD Surabaya meminta dilakukan Pengkajian total terhadap tata kelola program MBG, mulai dari pengawasan dapur, standar higienitas makanan, hingga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kasus serupa Enggak kembali terulang. [asg/beq]
