Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai deflasi saat ini banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Begitu juga dengan inflasi inti pada September 2024 yang tercatat 0,16%, atau turun dari 0,20% pada Agustus 2024. Hal itu menunjukkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
“Kalau kita kaitkan dengan data penunjang lainnya, itu juga menunjukkan kemampuan masyarakat yang turun. Tabungan, misalnya, kemampuan orang menabung sekarang melemah, justru saat ini sudah makan tabungan,” ujar Huda.
Baca juga : Pemerintah Jangan Sibuk Hibur Diri di Tengah Deflasi
Maka dari itu, Huda meminta pemerintah harus lebih bijak dalam membuat kebijakan, jangan sampai berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga.
“Rencana penaikan tarif PPN tahun depan harus dibatalkan. Restriksi pertalite juga harus dilakukan secara matang dengan melihat unsur keadilan bagi penerima subsidi,” tandasnya.
Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan deflasi dan inflasi seharusnya sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.
Baca juga : Ekonom Sebut Unsur Domestik Penyebab Indonesia Alami Deflasi Beruntun
“Apa pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik,” kata Presiden.
Ia meminta data deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi penyebabnya, apakah karena penurunan harga barang atau daya beli masyarakat yang berkurang.
“Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan, atau karena memang daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan,” ucap Presiden. (Z-11)
