Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.931,2 Triliun, Serap 2,71 Juta Tenaga Kerja

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Foto: Liputanindo.id/Duta Erlangga.


Jakarta: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan realisasi investasi nasional sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai tersebut melampaui Sasaran pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun dan tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi investasi tersebut turut menyerap Sekeliling 2,71 juta tenaga kerja Indonesia atau meningkat 10,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Seluruh capaian ini kami raih dengan tetap menjaga pengelolaan keuangan dan aset negara secara akuntabel dan juga transparan,” kata Rosan dalam Rapat Kerja Serempak Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 15 Juli 2026.

Rosan menjelaskan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi investasi nasional dengan nilai Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen dari total investasi. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau setara 46,6 persen.

Dari sisi Daerah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen dari total realisasi investasi nasional. Nilai tersebut melampaui investasi di Pulau Jawa yang mencapai Rp940 triliun.

Adapun, lima provinsi dengan realisasi investasi terbesar sepanjang 2025 meliputi:

  1. Jawa Barat: Rp296,8 triliun.
  2. DKI Jakarta: Rp270,9 triliun.
  3. Jawa Timur: Rp145,1 triliun.
  4. Banten: Rp130,2 triliun.
  5. Sulawesi Tengah: Rp127,2 triliun.

 

 

Industri logam dasar jadi tujuan investasi terbesar

Berdasarkan subsektor usaha, investasi terbesar sepanjang 2025 mengalir ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan dengan nilai Rp262 triliun.

Selanjutnya, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mencatat investasi Rp211 triliun, disusul pertambangan Rp199,6 triliun, jasa lainnya Rp170,5 triliun, serta sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp140,4 triliun. Rosan mengatakan program hilirisasi menjadi salah satu penggerak Istimewa investasi nasional sepanjang 2025.

“Sejalan dengan mandat kami, hilirisasi menjadi salah satu pendorong utamanya. Realisasi investasi hilirisasi tahun 2025 mencapai Rp584,1 triliun tumbuh 43,3 persen dan berkontribusi 30,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional. Sebanyak 71,1 persen di antaranya yang berada di luar Jawa. Ini Figur Konkret upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan,” papar dia.

Nilai investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau meningkat 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 71,1 persen investasi hilirisasi tersebut berada di luar Pulau Jawa.



(Ilustrasi. Foto: dok MI)

 

Hilirisasi mineral mendominasi investasi

Sementara itu, hilirisasi sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi Rp373,1 triliun. Rinciannya meliputi:

  • Nikel: Rp185,2 triliun.
  • Tembaga: Rp65,8 triliun.
  • Bauksit: Rp53,1 triliun.
  • Besi dan baja: Rp39,2 triliun.
  • Timah: Rp11,3 triliun.
  • Komoditas lainnya, seperti pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, dan aspal Buton: Rp18,5 triliun.

Hilirisasi sektor perkebunan dan kehutanan mencatat investasi Rp144,5 triliun, yang terdiri atas kelapa sawit Rp62,8 triliun, kayu log Rp62,2 triliun, karet Rp12,9 triliun, serta komoditas lainnya seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofuel sebesar Rp6,6 triliun.

Adapun hilirisasi minyak dan gas bumi mencapai Rp60 triliun, terdiri atas minyak bumi Rp41,7 triliun dan gas bumi Rp18,3 triliun. Di sektor perikanan dan kelautan, investasi hilirisasi mencapai Rp6,4 triliun yang mencakup komoditas garam, tuna, cakalang, tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, hingga tilapia.

Lima provinsi dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar sepanjang 2025 adalah:

  • Sulawesi Tengah: Rp110 triliun.
  • Maluku Utara: Rp74,8 triliun.
  • Jawa Barat: Rp71,4 triliun.
  • Banten: Rp41,3 triliun.
  • Jawa Timur: Rp36,7 triliun.