‘AKULAH orang Rempang, akulah orang Galang dan Bulang, pewaris semangat Uzurh, Jebat dan Nadim yang kini menghadang kekuasaan zalim
yang datang dengan janji janji dan investasi, tapi nak habisi kampung kampung kami, kampung yang kami warisi ratusan tahun lamanya.
Dulu, moyang kami bertikam lawan Kompeni. Tapi, kenapa di musim ini, kami harus terusir dari kampung sendiri?
Sayalah orang Rempang, Bulang dan Galang, tak kan beranjak dari tanah tempat berpijak, tanah warisan moyang wira wira gemilang. Esa hilang, dua terbilang, tiada rela kampung kan hilang.’
Penggalan sajak di atas ialah karya pegiat sastra asal Rempang, Batam, Tarmizi Rumahitam. Ia menuangkan kemarahannya lewat puisi. Ia ingin mengingatkan bahwa suara rakyat Rempang harus didengar sebelum membuat keputusan.
Upaya pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City dengan janji perbaikan ekonomi mestinya tidak meninggalkan siapa pun. Bahkan yang paling utama, mendengar suara rakyat Rempang tentang janji kesejahteraan tanpa harus membuat mereka pergi dari kampung halaman.
Apakah itu ‘penggusuran’ atau ‘pengosongan’, mestinya kuasa modal tidak boleh mendiktekan kehendak. Apabila terjadi pertarungan antara modal dan manusia, rumusnya jelas: kemanusiaan mesti dimenangkan. Itu karena manusia priceless, tidak terhitung harganya.
Kasus Rempang kiranya bukti kegagalan negara dalam mendesain dan merencanakan pembangunan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak tersedia ruang luas untuk mendialogkan bagaimana cara mewujudkan janji kemakmuran tanpa pengusiran.
Pendekatan yang digunakan di Rempang, sejauh ini, lebih menonjolkan pendekatan kekuasaan, alih-alih memilih jalan partisipatif. Pendekatan kekuasaan akan memilih pola komunikasi koersif, ‘pokoknya harus ikut dan nurut‘. Siapa pun yang enggak ikut, dianggap ‘antipembangunan’, ‘provokator’, ‘tidak prokemakmuran’.
Mestinya, dalam setiap desain peta jalan menuju kemakmuran, setiap orang dilibatkan. Taatp yang orang mesti punya ruang luas untuk mempertanyakan, ‘pembangunan untuk siapa?’, ‘kemakmuran buat siapa?’.
“Rakyat dan aparat sama-sama korban. Investasi yang masih gaib dan belum pasti memberi kesejahteraan telah membuat rakyat dan aparat berjibaku. Ini menyedihkan. Sesama bangsa sendiri saling hantam. Kelak, siapa kah yang paling besar dapat untung, dan siapa yang paling buntung?” kata Tarmizi, sang penyair Rempang.
Apa yang dikatakan Tarmizi diamini oleh pegiat sastra Melayu asal Riau, Syarifah Laila Hidup. Lewat sajak berjudul Eksis Lanun di Nusa Rempang, ia menulis:
Inilah kisah disebutkan
Si pulau Rempang namanya
Nusa nan elok indah permai
Masyarakat hidup penuh damai
Datanglah seorang lanun
Lanun membawa keris pusaka
Menikam tanah
Menikam masa
Menghalau sanak sedarah sebangsa
Lanun
Lanun berkaki besi
Atas titah sang maha duli
Ucap petuah si ekonomi
Merebut paksa pustaka Pertiwi
Apabila Rempang tak dipeduli
Kisah Rempang hilang tertelan bumi
Kukuh jemari usir lanun
Rempang milik Melayu tua
Hingga akhir masa.
Rempang mestinya tidak perlu menjadi ladang persabungan, bila negara mampu merebut kepercayaan. Cukuplah itu jadi sejarah lampau, di era Orde Baru, ketika kasus Waduk Kedung Ombo, Jateng, atau saat tragedi Nipah, Madura, terjadi.
Semoga kemakmuran terwujud, tanpa harus ada jiwa atau raga yang terenggut. Kemakmuran mestinya milik semua orang, bukan cuma untuk sebagian-sebagian.
